SAMARINDA — Stabilitas hukum dianggap sebagai pondasi penting bagi pembangunan Kalimantan Timur, terutama di tengah perubahan besar seperti persiapan menuju Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan dukungannya terhadap penguatan koordinasi lintas lembaga penegak hukum di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, menyampaikan komitmen itu saat menghadiri acara ramah tamah dan temu kenal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur yang baru, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H., di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim. Ia berharap Supardi sukses mengemban amanah baru dan menegaskan kesiapan Kutim untuk bekerja sama dengan jajaran Kejari di daerah.
Mahyunadi mengatakan, penegakan hukum memerlukan dukungan pemerintah daerah yang solid dan koordinasi dengan aparat lain seperti kepolisian. Menurutnya, keadilan harus berjalan seiring dengan pembangunan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara nyata. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat edukatif dan mendorong kesadaran hukum masyarakat.
Dalam acara yang berlangsung hangat tersebut, hadir pula Gubernur Kalimantan Timu,r H. Rudy Mas’ud yang kerap dipanggil Harum, bersama pejabat tinggi dan tokoh masyarakat. Harum menilai hubungan baik antara lembaga eksekutif dan aparat hukum menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sementara itu, Kajati Kaltim yang baru, Dr. Supardi, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari seluruh pihak. Ia berkomitmen membangun kerja sama erat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar kinerja kejaksaan dapat mendukung program pembangunan daerah secara maksimal (ADV/ProkopimKutim/SMN)
