Samarinda-Pemangkasan anggaran pada pos Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mengubah komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga keberlanjutan program-program prioritas. Sejumlah layanan strategis, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis melalui skema Gratis Pol, dipastikan tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa penyusutan pendapatan bukan alasan untuk menghentikan pelayanan dasar yang telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan tanpa mengorbankan agenda utama pemerintah daerah.
“Pengurangan anggaran memang terjadi, tetapi prioritas tidak boleh bergeser. Layanan kesehatan, pendidikan, termasuk program Gratis Pol, tetap harus diupayakan berjalan,” ujar Salehuddin.
Ia menjelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menata ulang kegiatan agar selaras dengan kapasitas anggaran saat ini. Fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak bagi publik.
“Rasionalisasi itu bagian dari adaptasi fiskal. Namun, program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap kami dorong untuk dipertahankan,” katanya.
Salehuddin menambahkan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan guna memastikan pelaksanaan program prioritas tetap berada pada jalur yang tepat. Hal ini dianggap penting agar manfaat anggaran tetap terdistribusi secara adil kepada warga.
“Kami ingin memastikan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap berjalan dan realisasinya terkontrol dengan baik,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim).
