Samarinda – Ketimpangan antara jumlah lulusan baru dan ketersediaan lapangan kerja di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai situasi ini dapat berkembang menjadi problem struktural jika dunia industri tidak memperluas perannya dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Reza menjelaskan bahwa setiap tahun Kaltim menghasilkan puluhan ribu lulusan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Namun, kapasitas dunia usaha dalam menyediakan pekerjaan dinilai jauh tertinggal dari angka kelulusan tersebut. Akibatnya, banyak lulusan harus menunggu lama untuk memperoleh pekerjaan pertama—sebuah fase krusial yang menentukan arah karier mereka.
“Kesempatan pertama memasuki dunia kerja sangat menentukan masa depan lulusan baru. Kita tidak boleh membiarkan mereka menggantung terlalu lama,” kata Reza.
Ia menegaskan, minimnya serapan tenaga kerja lokal tidak hanya disebabkan terbatasnya lowongan, melainkan juga karena ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan aktual industri. Banyak perusahaan membutuhkan keterampilan teknis tertentu, sementara kurikulum pendidikan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan.
Karena itu, Reza menilai penting adanya kolaborasi nyata antara lembaga pendidikan dan pelaku industri agar konsep link and match tidak hanya menjadi jargon. Dunia industri, lanjutnya, harus terlibat mulai dari penyusunan kurikulum, pelatihan, hingga proses sertifikasi agar lulusan memiliki kompetensi yang tepat sasaran.
“Sektor industri harus meningkatkan porsi penyerapan tenaga kerja lokal. Ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi kita,” ujarnya.
Reza menambahkan, peningkatan daya saing lulusan Kaltim tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah, terutama di tengah geliat investasi besar yang mulai masuk.
Ia berharap pemerintah dan industri merumuskan langkah bersama agar lulusan baru mendapatkan akses yang lebih adil, relevan, dan cepat menuju dunia kerja, sehingga tidak tertinggal dalam kompetisi ketenagakerjaan yang semakin ketat. (Adv/DPRD Kaltim)
