Samarinda — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur menyampaikan laporan hasil reses masa sidang I Tahun 2026 yang telah dilaksanakan selama delapan hari 25 Januari- 1 Februari di daerah pemilihan masing-masing, mencakup 10 kabupaten/kota di Kaltim, dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Salehuddin, menjelaskan bahwa reses menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus memetakan kebutuhan riil di tiap daerah pemilihan.
“Seluruh masukan dan usulan masyarakat yang kami terima akan menjadi perhatian serius Fraksi Golkar untuk diperjuangkan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD pada RKPD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya dalam forum paripurna.
Samarinda: Infrastruktur dan Layanan Dasar Jadi Keluhan Utama
Di daerah pemilihan Kota Samarinda, aspirasi masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur. Warga meminta perbaikan jembatan, drainase, serta penyiapan pipa sekunder untuk mendukung distribusi air bersih. Keluhan terkait layanan PDAM dan pengendalian banjir juga menjadi perhatian utama.
Pada sektor pendidikan, masyarakat mengusulkan kemudahan akses bagi warga kurang mampu. Sementara di bidang kesehatan, optimalisasi pelayanan BPJS, penanganan anak stunting, serta penguatan peran Posyandu menjadi kebutuhan mendesak.
Di sektor ekonomi, masyarakat mendorong pemberdayaan UMKM melalui penyertaan modal dan pelatihan bagi kelompok usaha kecil.
Balikpapan: Daya Tampung Sekolah dan Infrastruktur Lingkungan
Di Kota Balikpapan, aspirasi warga berfokus pada perbaikan jembatan dan jalan lingkungan, semenisasi jalan, penerangan jalan umum, drainase, serta distribusi air bersih.
Selain itu, masyarakat mengeluhkan terbatasnya daya tampung sekolah negeri, yang dinilai belum mampu mengakomodasi jumlah peserta didik. Pelayanan Posyandu dan akses BPJS juga menjadi sorotan di sektor kesehatan.
Paser dan Penajam Paser Utara: Jalan Antar Desa hingga Fasilitas Kesehatan
Untuk daerah pemilihan Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), peningkatan dan perbaikan jalan antar desa, kecamatan, hingga kabupaten menjadi usulan prioritas. Warga juga menginginkan penerangan jalan umum di kawasan perumahan serta distribusi air bersih yang lebih merata.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan sanitasi, penambahan alat kesehatan (alkes), serta tenaga medis. Sektor pertanian juga mengusulkan bantuan bibit, sementara di bidang sosial muncul aspirasi program rumah layak huni dan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah.
Kutai Kartanegara: Akses Internet hingga Jalan Usaha Tani
Di Kutai Kartanegara (Kukar), masyarakat mengusulkan peningkatan jalan umum dan jalan usaha tani, perbaikan irigasi, serta perluasan akses layanan internet.
Dalam sektor pendidikan, warga meminta kejelasan implementasi program Gratispol, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta dukungan bagi sekolah swasta. Posyandu balita dan lansia juga menjadi perhatian di bidang kesehatan.
Sementara itu, petani mengusulkan bantuan alat mesin pertanian seperti rotary, pupuk, dan bibit. Penguatan sarana prasarana UMKM serta rumah ibadah turut menjadi bagian dari aspirasi yang dihimpun.
Bontang, Kutai Timur, dan Berau: Abrasi Pantai hingga Pembangunan Sekolah
Di wilayah Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau, usulan masyarakat berfokus pada peningkatan dan perbaikan jembatan, pengerasan jalan poros, penanganan abrasi pantai, normalisasi sungai, peningkatan jalan usaha tani, serta distribusi air bersih.
Pada sektor pendidikan, warga mengusulkan peningkatan sarana prasarana SMA/SMK serta pembangunan sekolah baru. Sedangkan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, masyarakat meminta bantuan bibit, pupuk, alat perikanan, serta dukungan untuk peternakan sapi.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dirumuskan menjadi prioritas dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui laporan reses ini, Fraksi Golkar menekankan pentingnya kesinambungan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah, agar program yang dirancang tidak sekadar administratif, melainkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan. (Mujahid)
