Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyampaikan laporan hasil Reses Masa Sidang I Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026). Laporan tersebut dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi PDIP, Yonavia.
Dalam penyampaiannya, Yonavia menegaskan bahwa pelaksanaan reses tidak hanya dimaknai sebagai agenda rutin menyerap aspirasi, tetapi juga sebagai upaya optimalisasi fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, reses juga diarahkan sebagai ruang advokasi terhadap berbagai persoalan kebijakan yang berdampak langsung pada warga.
“Melalui reses, kami memantau kebijakan daerah agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus melakukan advokasi atas hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada masa sidang ini Fraksi PDIP turut mengarahkan reses pada upaya pencegahan bencana ekologis melalui program Merawat Pertiwi. Program tersebut merupakan bagian dari rekomendasi internal partai dalam Rakernas PDI-P I Tahun 2026.
Implementasinya dilakukan melalui pembagian bibit pohon serta advokasi kebijakan lingkungan, yang diselaraskan dengan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Aspirasi Masyarakat di 10 Kabupaten/Kota
Berdasarkan hasil reses Masa Sidang I, Fraksi PDIP mencatat sejumlah aspirasi yang mengemuka di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Secara umum, masyarakat menginginkan:
* Ketersediaan dan perluasan lapangan pekerjaan
* Peningkatan infrastruktur
* Pemberdayaan ekonomi
* Peningkatan layanan dasar
Di sektor pendidikan, masyarakat memberikan masukan terhadap program Gratispol. Fraksi PDIP mendorong evaluasi mendalam agar program tersebut lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, mereka menyoroti pembatalan beasiswa secara mendadak dan mendesak adanya perbaikan administrasi.
Sosialisasi program dinilai masih minim, sehingga belum seluruh masyarakat memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termasuk adanya pembatasan kelas tertentu—seperti kelas eksekutif—yang tidak mendapatkan program tersebut, menjadi salah satu poin masukan dalam reses.
Pada sektor kesehatan, keluhan terhadap pelayanan BPJS di rumah sakit masih banyak disampaikan masyarakat. Fraksi PDIP meminta adanya perbaikan kualitas layanan dan sistem pelayanan yang lebih responsif.
Selain itu, isu penurunan angka stunting juga menjadi perhatian. Optimalisasi pelayanan Posyandu serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dinilai penting untuk terus diperkuat guna menekan angka stunting.
*Tambang Ilegal, Konflik Agraria, hingga Distribusi Pupuk Subsidi
Dalam aspek ekologis, masyarakat masih mengeluhkan maraknya tambang ilegal yang dinilai mengancam lingkungan dan keselamatan warga.
Sementara di bidang agraria, persoalan tumpang tindih sertifikat lahan atau tanah menjadi keluhan yang kerap memicu konflik di tengah masyarakat.
Di sektor ekonomi, aspirasi masyarakat menekankan pentingnya pemerataan ekonomi di wilayah terpencil melalui peningkatan infrastruktur sebagai penopang aktivitas usaha dan distribusi.
Adapun di sektor pertanian, kelangkaan pupuk subsidi masih menjadi keluhan utama petani. Masyarakat juga meminta peningkatan dan perbaikan sarana prasarana pertanian dan perkebunan, termasuk perbaikan sistem irigasi.
Pada sektor sosial, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah.
Menutup laporan tersebut, Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
Laporan reses ini mencerminkan beragam tantangan pembangunan di Kalimantan Timur, mulai dari persoalan ekonomi dan layanan dasar, hingga isu lingkungan dan tata kelola agraria, yang menuntut respons kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Mujahid)
