Samarinda — DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) tahun 2027 menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pembahasan kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim dan kamus usulan Pemprov Kaltim organisasi perangkat daerah (OPD) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, Sabtu (7/3/2026).
Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, H. Baba, mengatakan dari 160 kamus usulan yang diajukan DPRD Kaltim untuk tahun 2027, masih terdapat sejumlah masukan dari pihak pemerintah provinsi, termasuk dari Sekretaris Daerah.
“Dari 160 kamus usulan yang di usulkan DPRD Kaltim pada 2027, tetap juga ada masukan dari Bu Sekda Kaltim, supaya kita berkoordinasi kepada pak gubernur, apakah 160 program dalam kamus usulan itu masuk ke prioritas, tapi rasanya kita sudah sesuaikan dengan program prioritas, tinggal Bankeu aja yang belum selesai, tapi bankeu kita bisa memasukkan melalui PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum),” ujar Baba.
Ia menjelaskan, dari total 160 program yang masuk dalam kamus usulan tahun 2027 tersebut, tidak menutup kemungkinan masih akan mengalami penyusutan atau rasionalisasi.
“Kemungkinan masih bisa mengalami rasionalisasi, kita masih mau ketemu dengan pak gubernur. Masih ada beberapa item yang perlu di diskusikan terutama terkait sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan,” jelasnya.
Baba juga menyinggung bahwa dalam penyusunan usulan tersebut terdapat beberapa program yang tidak lagi dapat diakomodasi, salah satunya bantuan di sektor pertanian yang kini kewenangannya telah diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Dari 160 itu sudah dikurangi untuk sektor pertanian yang kewenangannya oleh pusat. Itu sudah di luar dari 160 itu meliputi pupuk dan sapras pertanian itu sudah kita keluarin semua,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut sebelumnya sudah terjadi pada tahun 2026 dan diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2027.
“Tentu itu berdampak sekali terhadap 160 program kamus usulan. Sedang Bapenda memprediksi paling endak tahun 2027 itu anggaran angaran Pemda hanya mencapai 12 triliun untuk APBD, itu informasi yang kita dapatkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, masukan dari Bappeda juga membuka kemungkinan jumlah program dalam kamus usulan tersebut kembali berkurang, terutama terkait bantuan keuangan (Bankeu).
“Nah masukan dari Bappeda kemungkinan 160 itu masih berkurang, kemungkinan yang berkurang adalah terkait Bankeu juga. Arahan dari pak gubernur biarlah kita fokus pada pembiayaan yang prioritas dulu,” pungkasnya. (Mujahid)
