Samarinda – Polemik biaya penyewaan mobil dinas Wali Kota Samarinda yang disebut mencapai Rp150 juta per bulan menuai sorotan dari DPRD Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengakui pihaknya tidak mengetahui secara rinci alokasi tersebut karena pembahasan anggaran dilakukan secara umum dalam dokumen APBD.
Menurut Samri, dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD hanya menerima gambaran besar belanja daerah tanpa rincian spesifik setiap item pengeluaran.
“Dalam pembahasan APBD itu sifatnya gelondongan. Misalnya belanja barang dan jasa totalnya Rp10 miliar, tapi tidak ada penjelasan rinci membeli apa saja dalam buku APBD,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menegaskan, detail penggunaan anggaran seperti penyewaan mobil dinas tidak tercantum secara spesifik dalam dokumen yang dibahas bersama legislatif. Rincian tersebut, lanjutnya, berada dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dikelola masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau ditanya DPRD tahu atau tidak soal sewa mobil dinas wali kota, kami tidak tahu secara detail. Kecuali Pemkot menyerahkan RKA secara rinci, barulah bisa ditelusuri,” jelasnya.
Samri juga menilai DPRD tidak bisa terlalu jauh mencampuri detail teknis belanja OPD, kecuali ditemukan indikasi masalah dalam penggunaan anggaran.
“Masa untuk hal-hal teknis kita harus ikut cawe-cawe satu per satu. Itu ranah OPD. Kecuali nanti ada temuan, baru kita buka dan cek RKA-nya, apakah ada yang bermasalah atau tidak,” tegasnya.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya persepsi publik yang menilai angka Rp150 juta per bulan untuk penyewaan mobil dinas tergolong tinggi dan perlu dikaji ulang.
“Dari sisi aturan mungkin tidak ada masalah selama sesuai ketentuan. Tapi publik melihat ada ketidakwajaran dari sisi harga. Itu yang perlu menjadi perhatian,” katanya.
Samri bahkan membandingkan nilai sewa tersebut dengan opsi pembelian kendaraan baru. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah daerah bisa mendapatkan unit kendaraan setiap bulan jika memilih skema pembelian.
“Kalau Rp150 juta per bulan, kita bisa beli mobil sekelas Avanza atau Xenia tiap bulan. Itu yang jadi pertanyaan publik,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa skema sewa memiliki kelebihan, terutama dari sisi efisiensi operasional karena tidak menanggung biaya perawatan, pajak tahunan, maupun administrasi kendaraan.
“Kalau sewa, kita tidak terbebani biaya pemeliharaan atau pajak. Bahkan bisa dapat unit yang selalu dalam kondisi baik,” tambahnya.
Sebaliknya, jika memilih pembelian, kendaraan memiliki masa pakai terbatas dan berpotensi menimbulkan beban biaya perawatan yang semakin besar seiring waktu.
“Kalau beli, mungkin dipakai maksimal lima tahun. Setelah itu biaya perawatan bisa tinggi, belum lagi pajaknya,” jelas Samri.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema yang digunakan, baik sewa maupun pembelian, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan kewajaran anggaran.
“Harus dihitung betul mana yang lebih efisien. Tapi kalau melihat angka Rp150 juta per bulan, wajar kalau publik berpikir lebih baik beli saja,” pungkasnya. (mujahid)
