Jelang Aksi Besar 21 April, Jenderal Lapangan Ungkap Tiga Tuntutan Utama, Aliansi Rakyat Siapkan Eskalasi Jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Samarinda — Aliansi Rakyat Kalimantan Timur dijadwalkan menggelar aksi besar pada Selasa, 21 April 2026, di Samarinda. Aksi ini disebut sebagai bentuk respons atas keresahan masyarakat terhadap kondisi pemerintahan di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Jenderal Lapangan aksi, Rahmat Fathur, dalam wawancara pada Selasa (14/4/2026).
Rahmat menjelaskan, aksi ini berangkat dari keresahan masyarakat yang melihat adanya ketimpangan antara kondisi kesejahteraan rakyat dengan gaya hidup para pemimpin daerah. Ia menilai, pemerintah provinsi dinilai tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas.
“Latar belakang aksi ini berawal dari keresahan masyarakat itu sendiri, melihat pemimpin Provinsi Kalimantan Timur hidup berfoya-foya dengan APBD Kaltim sementara masyarakat secara kesejahteraan saja belum tercapai,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Rahmat menegaskan bahwa tujuan utama aksi adalah mendorong perubahan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ia juga menyebutkan kemungkinan eskalasi gerakan apabila tuntutan tidak direspons.
“Tujuan utama dalam hal ini untuk membatalkan segala kebijakan yang hanya menghambur-hamburkan anggaran daerah untuk kehidupan pribadi gubernur dan wakil beserta kroni-kroninya. Jika kemudian dalam aksi ini kebijakan yang kami tuntut tidak tercapai akan dibentuk eskalasi lebih besar,” katanya.
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah perbaikan kebijakan pemerintah provinsi serta penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rahmat menilai persoalan tersebut menjadi akar dari berbagai permasalahan di daerah.
“Perbaiki kebijakan pemimpin pemprov sebagai pemangku kekuasaan di Provinsi Kaltim, hapuskan sistem KKN yang ada di lingkaran Bani Mas’ud,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “Kalau jadi gubernur dan wakil gubernur hanya untuk kepuasan dan kepentingan pribadi lebih baik mundur dari jabatan tersebut.”
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Kalimantan Timur membawa tiga poin tuntutan utama, yaitu:
1. Mengevaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. Menghentikan praktik KKN di Kalimantan Timur
3. Mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal
Menurut Rahmat, ketiga tuntutan tersebut telah merangkum berbagai persoalan yang ada di Kalimantan Timur.
“3 tuntutan itu sudah mengakomodir setiap permasalahan yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri, karena muara permasalahan itu pasti berasal dari lingkaran gubernur dan wakil gubernur itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi tidak akan berhenti apabila tuntutan belum dipenuhi.
“Kita akan terus melawan sampai apa yang menjadi tuntutan kami bisa direalisasikan,” tegasnya.
Terkait langkah lanjutan, Rahmat menyebut pihaknya telah menyiapkan rencana atau roadmap aksi ke depan, meski tidak merinci lebih jauh strategi tersebut.
Menutup pernyataannya, ia mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dan menyuarakan aspirasi.
“Untuk kalian yang sadar dan masih mau sadar, segera bangun dari tidurmu, beranjaklah dari dudukmu, dan rapatkan barisan dari berdirimu karena Kalimantan Timur harus diselamatkan,” katanya.
Ia juga menyampaikan kritik keras terhadap kondisi kepemimpinan saat ini.
“Bumi Borneo saat ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak paham akan penderitaan rakyat, yang tidak mau melihat kesengsaraan rakyat, yang tidak mau mendengar jeritan sakit rakyat. Maka bersama dan bersatulah kita untuk melawan rezim ini,” ujarnya. (Iqbal Al-Fiqri)
