Samarinda – Komitmen dukungan terhadap pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi 2026 ditegaskan DPRD Kota Samarinda dalam audiensi dan sosialisasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda lantai 1, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini tidak hanya dihadiri Komisi II, tetapi juga melibatkan unsur pimpinan DPRD serta lintas komisi, mulai dari Komisi I hingga Komisi IV. Kehadiran tersebut menandakan bahwa agenda sensus ekonomi dipandang sebagai kegiatan strategis yang membutuhkan dukungan kelembagaan secara menyeluruh.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS Samarinda yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus mendatang.
“Kegiatan ini kita support penuh. Dari sensus ekonomi ini kita akan mendapatkan data terkini dalam kurun 10 tahun terakhir, karena memang ini dilaksanakan 10 tahun sekali,” ujarnya.
Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Oleh sebab itu, DPRD siap membantu segala kebutuhan BPS di lapangan.
Ia mengungkapkan, berbagai aspek telah disosialisasikan, mulai dari jenis data yang akan dihimpun, manfaat bagi daerah, hingga teknis pelaksanaan sensus. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada proses pengumpulan data di masyarakat.
“Karena ini menyangkut ekonomi, biasanya masyarakat agak was-was memberikan data. Sosialisasi harus dimaksimalkan,” katanya.
Iswandi bahkan mengaitkan pengalaman pribadinya saat mahasiswa menjadi petugas sensus ekonomi pada 1996 silam. Ia menilai, pekerjaan di lapangan bukan hal mudah, terutama dalam menggali informasi ekonomi dari responden.
“Tidak gampang mengorek data, apalagi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Itu pengalaman saya dulu,” tambahnya.
Sebagai program nasional, Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh segmen usaha tanpa menggunakan metode sampling. Pendataan dilakukan secara menyeluruh atau door to door, mencakup usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar.
Pendekatan ini, kata Iswandi, penting agar gambaran ekonomi daerah benar-benar akurat dan komprehensif, termasuk untuk mengetahui aktivitas usaha di tingkat rumah tangga.
DPRD Samarinda pun berkomitmen untuk erlibat aktif dalam mengatasi kendala di lapangan. Salah satunya dengan membantu BPS menjangkau pelaku usaha besar jika mengalami kesulitan akses.
“Kami siap membantu, misalnya kalau sulit memanggil perusahaan besar, kita yang panggil. Kalau sosialisasi di tingkat lurah atau RT kurang maksimal, kita juga bisa turun tangan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memastikan bahwa seluruh anggota DPRD, yang berjumlah 45 orang, siap diterjunkan untuk membantu proses sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan RT.
“Ini program nasional, jadi semua harus ikut menyukseskan. Kalau perlu, kita turunkan anggota dewan ke dapil masing-masing untuk membantu,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara DPRD dan BPS, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan data yang akurat sebagai fondasi perencanaan pembangunan ekonomi Samarinda ke depan. (Mujahid)
