Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti masih adanya ketimpangan dalam pemerataan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Kota Samarinda. Ia menilai, pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah belum dirasakan secara merata, terutama di wilayah pinggiran.
Menurut Novan, sejumlah daerah seperti Samarinda Seberang masih belum mendapatkan perhatian yang seimbang dibanding kawasan perkotaan.
“Masih ada problem pemerataan. Di beberapa wilayah seperti Samarinda Seberang, sarana pendidikan belum merata dan masih terpusat di daerah kota,” ujarnya, Rabu (6/5/2026)
Ia menyebut, persoalan ini akan menjadi fokus pembahasan lanjutan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. DPRD berencana melakukan pemetaan secara lebih rinci berdasarkan jenjang pendidikan.
“Ke depan kita akan mapping per segmen, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Jadi penanganannya tidak digabung, tapi lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Novan juga menyoroti persoalan anggaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Ia mengungkapkan, saat ini sektor tersebut justru tidak lagi memiliki alokasi anggaran, padahal pemerintah telah menetapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun.
“PAUD dan TK ini jadi persoalan juga, karena tidak ada anggarannya lagi. Padahal kita sudah masuk wajib belajar 13 tahun, ini yang membuat kita serba salah,” katanya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, DPRD mendorong adanya efisiensi penggunaan anggaran yang ada, sekaligus meminta dukungan dari pemerintah pusat agar pemerataan sarana pendidikan dapat tercapai.
“Kita akan cari solusi, minimal dengan mengefisienkan anggaran yang ada, tapi juga tetap mendorong adanya dukungan dari pemerintah pusat,” tutup Novan. (Adv/Mj)
