SAMARINDA – Kenaikan inflasi di Kota Samarinda yang mencapai 3,42 persen pada Mei 2026 menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Angka tersebut menempatkan inflasi daerah pada kategori lampu kuning dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 111,62.
Selain itu, secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,11 persen. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas harga kebutuhan masyarakat apabila tidak segera diantisipasi melalui langkah pengendalian yang efektif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Menurutnya, proses tersebut menjadi tugas penting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur perbankan.
“Di Samarinda sudah ada Tim Pengendali Inflasi Daerah yang terdiri dari berbagai OPD dan juga pihak perbankan. Biasanya ketika inflasi meningkat pasti ada sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar dan itu yang harus dipetakan terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (30/6/2026)
Ia menjelaskan, selama ini sejumlah komoditas pangan seperti minyak goreng, ikan, dan cabai kerap menjadi faktor pendorong inflasi. Namun, Iswandi menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan juga berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga barang dan jasa.
“Kalau melihat kondisi sebelumnya, biasanya kebutuhan pokok seperti minyak, ikan, dan cabai yang berkontribusi terhadap inflasi. Tapi sekarang ada kenaikan BBM juga, saya kira itu turut memberi pengaruh cukup besar,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa DPRD akan menunggu hasil evaluasi yang dilakukan TIPD dalam rapat koordinasi mendatang. Dari forum tersebut, pihaknya ingin mengetahui strategi yang akan ditempuh Pemerintah Kota Samarinda untuk menekan laju inflasi agar tidak semakin membebani masyarakat.
“Nanti kita lihat hasil evaluasi di rapat TIPD. Yang paling penting adalah langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah kota dalam menanggulangi inflasi ini,” tegasnya.
Menurut Iswandi, berbagai instrumen pengendalian sebenarnya telah disiapkan melalui program-program yang dimiliki perangkat daerah. Salah satunya adalah kegiatan pasar murah yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Biasanya ada stimulus yang diberikan melalui dinas-dinas terkait. Misalnya Dinas Ketahanan Pangan dengan program pasar murah. Kita ingin melihat stimulus apa lagi yang akan dikeluarkan karena anggarannya sudah tersedia dan memang disiapkan untuk kondisi seperti ini,” pungkasnya. (Mujahid)
