SAMARINDA — Pengelolaan sektor pariwisata di Kota Samarinda dinilai membutuhkan kelembagaan yang lebih khusus agar pengembangannya tidak berjalan beriringan dengan urusan kepemudaan dan olahraga. DPRD Samarinda pun mengusulkan agar urusan pariwisata memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, berpandangan pemisahan tersebut dapat membuat perencanaan, penganggaran, hingga pengembangan destinasi wisata lebih terarah. Menurutnya, potensi pariwisata Samarinda cukup besar untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kelembagaannya berdiri sendiri, tentu perhatian terhadap pariwisata bisa lebih maksimal. Program dan anggarannya juga dapat dirancang secara lebih spesifik,” kata Sri Puji, Jumat (14/8/2026).
Ia menilai pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan membangun atau mempercantik destinasi. Pemerintah juga perlu memastikan keberadaan objek wisata memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut tumbuh.
Sri Puji mengingatkan, orientasi mengejar peningkatan PAD tidak boleh membuat masyarakat sekitar kehilangan ruang atau justru tersisih dari kawasan wisata yang dikembangkan pemerintah.
“Pariwisata harus tumbuh bersama masyarakat. Jangan sampai kawasan yang dikembangkan justru membuat warga sekitar kehilangan manfaat dari keberadaan destinasi tersebut,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, ia meminta Pemkot Samarinda memperhitungkan konsekuensi sosial dalam setiap pengembangan kawasan wisata. Penempatan fasilitas hiburan, misalnya, harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar agar tidak berbenturan dengan kawasan permukiman, sekolah maupun rumah ibadah.
Potensi munculnya persoalan ketertiban hingga penyalahgunaan narkoba juga disebut perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, pengembangan destinasi tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Di sisi lain, Sri Puji melihat kualitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah dalam pengelolaan pariwisata Samarinda. Keterbatasan tenaga yang memiliki keahlian khusus di bidang kepariwisataan dinilai dapat memengaruhi kualitas perencanaan maupun pengelolaan destinasi.
Padahal, Samarinda memiliki sejumlah potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik berkelanjutan. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun strategi jangka panjang dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga destinasi yang dibangun tidak sekadar ramai ketika baru diluncurkan.
“Yang kita harapkan bukan hanya destinasi dibuka lalu ramai sebentar. Harus ada pengelolaan berkelanjutan supaya wisatawan terus datang dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonominya,” jelasnya.
Sri Puji berharap evaluasi kelembagaan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata Samarinda. Dengan tata kelola yang lebih fokus, ia menilai sektor wisata berpeluang menjadi sumber ekonomi baru sekaligus meningkatkan PAD tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan nilai budaya lokal. (Adv)
