TELEN – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Layanan Jemput Bola Stop Stunting di Kecamatan Telen, Rabu (26/8/2026). Kegiatan tersebut menyasar langsung keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
Layanan yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Telen, Desa Juk Ayaq, merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan Bupati Kutai Timur Prioritas Nomor 22. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Penyuluh KB, stakeholder terkait, serta jajaran DPPKB Kutim.
Berdasarkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), terdapat 482 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Telen yang masuk kategori keluarga berisiko stunting (KRS). Mereka tersebar di delapan desa, dengan jumlah terbanyak berada di Desa Muara Pantun sebanyak 148 KK.
Selanjutnya Juk Ayaq 98 KK, Lung Melah 75 KK, Nehes Marah Haloq 44 KK, Kernyanyan 43 KK, Long Noran 39 KK, Long Segar 18 KK, dan Rantau Panjang 17 KK.
Plh Kepala DPPKB Kutim Yuriansyah T mengatakan data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan keluarga yang memerlukan perhatian dan pendampingan.
“DPPKB itu mendata keluarga yang berisiko stunting. Ketika sudah terkena stunting, penanganan dan eksekusinya menjadi ranah Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Melalui pendekatan jemput bola, keluarga tidak hanya didata, tetapi juga mendapatkan edukasi dan pendampingan. DPPKB Kutim turut menyerahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Baznas Kutai Timur secara simbolis untuk periode Juni, Juli, dan Agustus.
Penyaluran berikutnya dilakukan melalui petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Telen agar pendampingan tetap berlanjut.
Yuriansyah menegaskan, risiko stunting dipengaruhi berbagai faktor, tidak hanya makanan. Kondisi air bersih, sanitasi, rumah, balita, kesejahteraan keluarga, hingga penggunaan kontrasepsi juga perlu diperhatikan.
“Tidak mungkin pekerjaan menangani keluarga risiko stunting dilakukan sendiri-sendiri. Harus melalui kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Kecamatan, desa, PKK, perusahaan, tenaga kesehatan, PLKB, dan masyarakat didorong bersama-sama menemukan keluarga yang membutuhkan intervensi.(ADV/prokopim/Kutim)
