Samarinda — Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, di sejumlah daerah Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama sejumlah instansi dan pihak terkait.
RDP dengan agenda monitoring dan pengawasan kuota, tata kelola distribusi, serta penanganan kelangkaan BBM bersubsidi di Kaltim tersebut digelar pada Rabu (30/9/2026) di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan, dalam RDP tersebut muncul sejumlah masukan dari anggota DPRD mengenai penyebab antrean Pertalite di daerah.
Menurutnya, masukan tersebut berasal dari anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga persoalan yang ditemukan di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda.
“Ini yang disampaikan oleh kawan-kawan karena ada 12 orang teman-teman dari DPR tentunya mewakili seluruh dapil masing-masing. Tentunya kasuistisnya berbeda-beda,” kata Sabaruddin.
Ia menyebut salah satu persoalan yang disampaikan dalam rapat berkaitan dengan aktivitas pengetap atau pihak yang membeli BBM dalam jumlah tertentu untuk kemudian disalurkan kembali.
“Kalau yang selama ini yang disampaikan oleh kawan-kawan bahwa salah satu yang menyebabkan antrean ini adalah teman-teman pengetap di Pertamina,” ujarnya.
Selain persoalan pengetap, Sabaruddin mengatakan terdapat pula masukan mengenai adanya pihak yang melakukan pengisian Pertalite secara berulang.
“Ada juga yang menyampaikan kepada pemungut. Kan itu yang jadi persoalan. Ada yang menyampaikan berkali-kali mengisi bensin itu, mengisi Pertalite,” katanya.
Menurut Sabaruddin, salah satu contoh pengendalian pengisian BBM diterapkan di Kabupaten Berau melalui sistem barcode. Sistem tersebut dinilai dapat membatasi pengisian berulang karena data konsumen tercatat dalam sistem.
“Sehingga muncullah sebuah aturan yang dibuat, contoh kasuistisnya yang ada di Berau. Itu ada barcode-nya di sana. Tidak bisa orang mengisi dua kali karena sudah sistemik yang dilakukan,” jelasnya.
Ia mengatakan mekanisme serupa dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di kabupaten/kota lainnya di Kaltim, dengan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
“Nah ini bisa dilakukan di 10 kabupaten/kota juga dengan hal yang sama,” ujarnya.
Namun, Sabaruddin menegaskan persoalan pengetap tidak dapat disamaratakan sebagai penyebab antrean di seluruh wilayah Kaltim. Menurutnya, terdapat daerah tertentu yang justru membutuhkan pengetap sebagai bagian dari penyaluran BBM karena kondisi geografis dan keterbatasan akses.
“Teman-teman juga menyampaikan tadi, ini gara-gara pengetap. Ternyata pengetap itu tidak semuanya,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Kutai Barat dan Kutai Timur. Di wilayah tertentu, keberadaan pengetap dibutuhkan karena ketika BBM habis di suatu lokasi, pihak tersebut dapat berperan sebagai penyalur kepada masyarakat.
“Karena Kutai Barat, Kutai Timur dibutuhkan pengetap itu. Siapa yang kalau sudah habis di sana mereka sudah tidak ada lagi di sana, pengetap itulah yang menjadi penyalur,” ujar Sabaruddin.
Karena itu, ia menilai persoalan distribusi Pertalite perlu dilihat berdasarkan kondisi masing-masing daerah dan tidak dapat menggunakan satu pendekatan untuk seluruh kabupaten/kota. (Iqbal Al-Fiqri)













