Samarinda — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjelaskan adanya perbedaan data kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan adanya komponen kebutuhan BBM untuk kapal penyeberangan yang masuk dalam data Pertamina.
RDP dengan agenda monitoring dan pengawasan kuota, tata kelola distribusi, serta penanganan kelangkaan BBM bersubsidi di Kaltim tersebut digelar pada Rabu (30/9/2026) di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani mengatakan, perbedaan data tersebut telah dibahas dalam rapat. Data yang digunakan Pertamina tidak hanya mencakup kebutuhan kendaraan bermotor di darat yang dilayani melalui SPBU, tetapi juga kebutuhan BBM untuk kapal penyeberangan.
“Jadi, yang di data kami tadi adalah termasuk yang kebutuhan kapal,” jelas Isfahani.
Perbedaan data tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam RDP, terutama dalam melihat kebutuhan BBM secara keseluruhan di Kalimantan Timur. Pembahasan ini penting karena besaran kebutuhan menjadi salah satu bahan dalam pengajuan dan penetapan kuota BBM.
Dalam kesempatan tersebut, Isfahani juga menanggapi perbandingan kuota BBM Kaltim dengan total kuota nasional. Ia menegaskan posisi Pertamina sebagai operator yang menjalankan penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pertamina sebagai operator menjalankan penugasan kuota yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Isfahani, data kebutuhan dari daerah dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak, baik sekali sebagai masukan untuk mungkin merevisi bagaimana kebutuhan sebenarnya masyarakat di wilayah ini,” katanya.
Dengan demikian, kuota BBM Kaltim tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok yang tersedia, tetapi juga dengan perhitungan kebutuhan yang menjadi dasar penetapan kuota. Pertamina berharap masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan BBM di wilayah Kaltim. (Iqbal Al-Fiqri)













