Samarinda — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mencatat 96 kejadian pelanggaran yang melibatkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur. Pelanggaran tersebut mencakup persoalan administratif, ketepatan pelayanan, hingga penggunaan QR yang tidak sesuai dengan kendaraan.
Hal itu disampaikan Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas ESDM Kaltim, DPPKUKM Kaltim, Biro Perekonomian Setda Kaltim, BPH Migas, serta DPC Hiswana Migas Samarinda dan DPC Hiswana Migas Balikpapan.
RDP dengan agenda monitoring dan pengawasan kuota, tata kelola distribusi, serta penanganan kelangkaan BBM bersubsidi di Kaltim tersebut digelar pada Rabu (30/9/2026) di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Isfahani mengatakan, penyaluran BBM oleh Pertamina diawasi melalui sejumlah mekanisme. Penyaluran juga diverifikasi setiap bulan oleh auditor pemerintah dan diperiksa setiap tahun. Sementara BPH Migas turut menjalankan fungsi pengawasan.
Ia mengatakan pelanggaran dapat berkaitan dengan operator SPBU maupun penggunaan QR untuk pembelian BBM bersubsidi, termasuk konsumen yang melakukan pembelian berulang meski tidak memenuhi ketentuan.
“Penindakan-penindakan itu ada, pelanggaran-pelanggaran baik karena operator, karena penggunaan QR, konsumen-konsumen yang tidak layak beli berulang,” kata Isfahani.
Terkait jumlah penindakan, Isfahani mengungkapkan Pertamina mencatat sebanyak 96 kejadian. Data tersebut sebelumnya juga telah disampaikan dalam rilis terkait penindakan bersama Ditreskrim Polda Kaltim sekitar dua pekan sebelum RDP.
“Kalau yang dari Pertamina, saya pernah sampaikan pada saat pers rilis di penindakan di Ditreskrim Polda dua minggu lalu, bahwa hampir sebanyak 96 kejadian,” ujarnya.
Isfahani menjelaskan, 96 kejadian tersebut memiliki bentuk pelanggaran yang beragam. Sebagian di antaranya merupakan persoalan administratif, ketepatan pelayanan, serta laporan yang disampaikan masyarakat.
“Hampir sebanyak 96 kejadian, tapi sebagian adalah administratif, ketepatan pelayanan, gitu juga ada laporan-laporan dari masyarakat,” katanya.
Sanksi yang diberikan kepada SPBU juga disesuaikan dengan bentuk pelanggaran. Pertamina dapat memberikan peringatan hingga menghentikan sementara operasional SPBU.
“Ya ada, ada yang peringatan, penghentian pengoperasian sementara,” ujar Isfahani.
Salah satu pelanggaran yang dapat dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran BBM bersubsidi adalah pelayanan QR yang tidak sesuai dengan kendaraan.
“Melayani QR yang tidak sesuai dengan kendaraannya. Itu biasanya kita tutup sesuai ketentuan yang berlaku, kita tutup sementara penyaluran BBM subsidinya,” jelasnya.
Isfahani menambahkan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina dan pemerintah. Masyarakat juga dapat berperan dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
“Mengawasi, melihat kegiatan-kegiatan di SPBU itu bisa dilakukan bersama-sama masyarakat. Melaporkannya ke Pertamina melalui 135 atau kepada aparat yang memiliki wewenang,” pungkasnya. (Iqbal Al-Fiqri)













