Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur tengah mengkaji potensi penerapan kanal fee bagi kapal yang melintasi alur Sungai Mahakam sebagai salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dishub Kaltim, Yusliando, mengatakan kajian tersebut masih dilakukan sehingga pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran potensi pendapatan yang bisa diperoleh.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Pemanfaatan BUMD/Stakeholder terkait dalam upaya optimalisasi peningkatan PAD Kaltim berbasis program Asta Cita, Kamis (1/10/2026), di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim.
Yusliando menjelaskan, skema kanal fee nantinya ditujukan kepada kapal yang menggunakan alur Sungai Mahakam. Mekanisme tersebut saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh Dishub Kaltim.
“Jadi nanti ada namanya kanal fee. Jadi nanti setiap kapal yang melalui alur Sungai Mahakam itu ada semacam retribusi ke daerah. Ini masih kami hitung lagi,” kata Yusliando.
Selain potensi dari alur Sungai Mahakam, Dishub Kaltim juga menghitung potensi pendapatan dari kegiatan pertambangan serta jasa pemanduan dan penundaan kapal.
“Termasuk juga tambang, kemudian juga pemanduan, ini masih dalam perhitungan. Tapi yang jelas itu pasti ada pendapatan untuk daerah. Cuman besarannya berapa, ini masih dihitung,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan yang telah berjalan dari sektor maritim saat ini berasal dari kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilakukan PT MBS melalui kerja sama dengan Pelindo.
Namun, Yusliando belum menyebutkan nilai penerimaan tersebut. Ia mengatakan besaran pendapatan yang diperoleh PT MBS maupun setoran yang masuk ke kas daerah dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak MBS.
“Baru dari pemanduan tadi, pemanduan dan penundaan yang dilakukan oleh PT MBS yang bekerja sama dengan Pelindo. Untuk angkanya mungkin bisa ditanyakan langsung dengan teman-teman MBS, berapa nilainya,” katanya.
Upaya menggali sumber PAD baru tersebut dilakukan di tengah kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan. Yusliando menyebut APBD Kaltim pada 2025 berada di kisaran Rp22 triliun, sedangkan tahun ini sekitar Rp14 triliun dan pada 2027 diproyeksikan turun menjadi Rp12,1 triliun.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Jadi sektor-sektor yang selama ini belum kita usahakan, ini kita coba usahakan,” pungkas Yusliando. (Iqbal Al-Fiqri)













