Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor maritim. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari penguatan pengelolaan jasa pemanduan dan penundaan hingga rencana pembangunan Dermaga Tambang dan pengelolaan pelabuhan di Sangatta.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim, Yusliando, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Pemanfaatan BUMD/Stakeholder terkait dalam upaya optimalisasi peningkatan PAD Kaltim berbasis program Asta Cita, Kamis (1/10/2026), di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim.
Yusliando mengatakan, sektor maritim menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah seiring dengan kebutuhan pemerintah daerah mencari sumber-sumber pendapatan baru.
“Pendapatan daerah ini kan semakin tahun semakin turun. Oleh sebab itu kawan-kawan di DPRD ini mengharapkan adanya kontribusi dari sektor maritim terhadap pendapatan hasil daerah,” kata Yusliando.
Untuk mendukung hal tersebut, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) saat ini telah bekerja sama dengan Pelindo dalam kegiatan pemanduan dan penundaan kapal.
Selain itu, PT MBS juga tengah mengupayakan konsesi atau pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Jika proses tersebut terealisasi, MBS diharapkan dapat menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola kegiatan pemanduan dan penundaan secara mandiri.
“Yang jelas, sekarang ini PT MBS itu sudah bekerja sama dengan Pelindo untuk melakukan pemanduan dan penundaan. Kawan-kawan MBS juga berupaya untuk mendapatkan konsesi atau pelimpahan dari Kementerian Perhubungan sehingga diharapkan nanti tidak lagi bekerja sama dengan Pelindo, tetapi menjadi BUP yang dapat mengelola secara mandiri pemanduan dan penundaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga merencanakan pembangunan Dermaga Tambang sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor maritim. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini karena masih menunggu sejumlah persyaratan administrasi.
Dishub Kaltim juga menyebut adanya langkah Pemprov Kaltim untuk mendorong pengelolaan pelabuhan di Sangatta. Menurut Yusliando, Gubernur Kaltim telah menyurati Menteri Perhubungan terkait rencana tersebut.
“Pak Gubernur sudah bersurat kepada Menteri Perhubungan itu untuk mengelola dermaga atau pelabuhan di Sangatta,” katanya.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru bagi daerah dari sektor maritim.
“Yang kita harapkan nanti di sektor maritim pun juga ada kontribusi untuk pendapatan asli daerah,” pungkas Yusliando. (Iqbal Al-Fiqri)













