Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kewenangan pengelolaan kawasan laut hingga 12 mil sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan Pemprov Kaltim memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan laut 0–12 mil. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimaksimalkan karena selama ini belum memberikan kontribusi terhadap PAD.
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Pemanfaatan BUMD/Stakeholder terkait dalam upaya optimalisasi peningkatan PAD Kaltim berbasis program Asta Cita, Kamis (1/10/2026), di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltim mengundang sejumlah stakeholder sektor maritim, di antaranya KSOP dan KUPP dari beberapa wilayah, INSA, Pelindo, serta pelaku usaha dan pekerja lokal.
Hasanuddin menyoroti aktivitas kapal di kawasan Muara Berau yang menurutnya berada dalam wilayah kewenangan provinsi, namun belum memberikan PAD bagi daerah.
“Kita melihat kita punya kewenangan provinsi 0 sampai 12 mil pengelolaan kawasan laut itu. Tapi kawasan ini sekarang tidak satu dua rupiah pun menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saya memang sering, kenapa di Muara Berau ada 100 sampai 150 vessel itu tidak menghasilkan PAD sama sekali, padahal itu di bawah 12 mil, cuma 8 mil? Sudah 20 tahun,” kata Hasanuddin.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Hasanuddin mendorong pemerintah daerah menggunakan perusahaan daerah sebagai instrumen kerja sama dengan pelaku usaha. Menurutnya, skema tersebut dapat dilakukan melalui pola business to business (B-to-B), sehingga perusahaan daerah menjadi pihak yang mewakili pemerintah daerah dalam kerja sama.
“Bagaimana caranya kita mengumpulkan, supaya menggunakan perusahaan daerah. Silakan diatur bagaimana mekanismenya. Kita mengundang Dinas Perhubungan, kita mengundang Asisten II tadi. Itu yang jadi PR kita,” ujarnya.
Hasanuddin menilai langkah tersebut semakin penting di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan. Ia berharap optimalisasi sektor maritim dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Kaltim.
“Karena pemerintah daerah ini lagi defisit. Kita merasakan pembangunannya bagaimana, kita juga berteriak-teriak. Pada akhirnya kita mendapatkan di sektor maritim,” katanya.
Menurutnya, jika potensi sektor maritim dapat dimaksimalkan, daerah memiliki alternatif sumber pendapatan selain mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kalau ini dimaksimalkan, kita enggak perlu di-DBH-DBH-an. Dari kegiatan sektor maritim ini aja sudah tertutup. Ini kita maksimalkan,” pungkas Hasanuddin. (Iqbal Al-Fiqri)













