Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendorong perusahaan daerah (Perusda) dilibatkan dalam pengelolaan kapal asistensi yang digunakan untuk mendukung aktivitas pelayaran di bawah jembatan.
Hasanuddin menyebut terdapat sekitar 11 kapal asistensi yang beroperasi di lima jembatan di Samarinda. Ia menilai aktivitas tersebut memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Pemanfaatan BUMD/Stakeholder terkait dalam upaya optimalisasi peningkatan PAD Kaltim berbasis program Asta Cita, Kamis (1/10/2026), di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim.
Menurut Hasanuddin, kegiatan pemanduan kapal saat ini dilakukan oleh Pelindo. Namun, ia mempertanyakan belum dilibatkannya perusahaan daerah dalam pengelolaan kapal asistensi.
“Di jembatan Samarinda saja ada 11 kapal asistensi di bawah jembatan, melorong ke kiri, melorong ke kanan. Semua pemanduannya dilakukan oleh Pelindo. Tapi kenapa asistensinya, kapalnya itu tidak dilakukan oleh perusahaan daerah?” kata Hasanuddin.
Ia mendorong agar perusahaan daerah dapat bekerja sama dengan Pelindo melalui skema business to business (B-to-B). Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas yang berlangsung di sekitar infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran daerah.
“Perusahaan daerah itu yang bekerja sama dengan Pelindo, jadi B-to-B. Supaya pemerintah daerah ini dapat juga hasil daripada kegiatan. Karena semua jembatan itu dibangun dengan uang daerah, bukan dibangun oleh Pelindo. Wajar kalau perusahaan daerah dimaksimalkan supaya menghasilkan,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyebut jumlah kapal asistensi di seluruh Kaltim berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pelindo mencapai sekitar 30 kapal. Dari jumlah tersebut, sekitar 11 kapal berada di lima jembatan di Samarinda.
“Di Samarinda saja ada 11 kapal yang digunakan di lima jembatan. Seluruh Kaltim ini, menurut informasi dari Pelindo tadi, kurang lebih 30. Kenapa tidak melalui Perusda dulu?” katanya.
Ia mengusulkan agar perusahaan swasta yang bergerak dalam kegiatan tersebut dapat bekerja sama dengan perusahaan daerah, kemudian Perusda menjalin kerja sama dengan Pelindo.
“Perusahaan-perusahaan swasta ini masuk kerja sama dengan Perusda, nanti Perusda yang bekerja sama dengan Pelindo. Supaya pemerintah diwakili oleh perusahaan daerah menghasilkan juga daripada jembatan,” jelasnya.
Menurut Hasanuddin, pelibatan Perusda juga berkaitan dengan perlindungan terhadap aset daerah. Ia mencontohkan apabila terjadi kerusakan pada jembatan, pembangunan kembali tetap berpotensi menggunakan anggaran daerah.
“Kalau jembatan itu ternyata terjadi kerusakan atau runtuh, siapa yang bertanggung jawab untuk membangun jembatan itu? Pelindo? Nggak mungkin Pelindo bangun. Pakai uang apa? Pasti APBD kita,” pungkas Hasanuddin. (Iqbal Al-Fiqri)













