TENGGARONG – Sebanyak 3.212 Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpeluang mendapatkan fasilitas internet gratis melalui Program RT-KU Terbaik.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengusulkan anggaran sekitar Rp12 juta per RT untuk pengadaan perangkat dan pembayaran kuota internet selama tiga bulan.
Usulan tersebut menjadi salah satu opsi pemanfaatan anggaran RT-KU Terbaik 2026 yang disesuaikan menjadi Rp50 juta per RT.
Namun, rencana penyediaan internet gratis ini belum sepenuhnya final karena masih membutuhkan simulasi pembiayaan dan persetujuan pimpinan daerah.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan pengadaan fasilitas internet dipertimbangkan sebagai kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat wilayah RT, rencana kita, mudah-mudahan salah satunya akan kita dorong untuk mengadakan peralatan internet desa gratis,” kata Arianto.
Anggaran RT-KU Terbaik Disesuaikan, Internet Jadi Salah Satu Opsi
Program RT-KU Terbaik merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memperkuat pembangunan dan pelayanan masyarakat dari tingkat lingkungan.
Program ini dirancang agar kebutuhan warga dapat diakomodasi melalui kegiatan yang disusun pengurus RT sesuai petunjuk teknis.
Dalam perencanaan awal, alokasi program pada 2026 sempat direncanakan sebesar Rp100 juta per RT.
Namun, besaran tersebut kemudian disesuaikan menjadi Rp50 juta per RT setelah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan waktu pelaksanaan yang tersisa.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp29 juta dialokasikan untuk operasional berupa insentif ketua, sekretaris, dan bendahara RT.
Sementara itu, sekitar Rp21 juta disiapkan untuk kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Penyesuaian ini membuat DPMD Kukar perlu memetakan kegiatan yang realistis dilaksanakan pada sisa waktu 2026.
Penyediaan internet gratis menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan karena perangkat dapat disiapkan untuk digunakan bersama oleh masyarakat di lingkungan RT.
DPMD Kukar juga menyebut sejumlah opsi pemanfaatan anggaran kegiatan, mulai dari fasilitas internet, pembangunan infrastruktur lingkungan, hingga kegiatan gotong royong.
Jenis kegiatan yang dipilih tetap mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan dan manfaat bagi warga.
Rp12 Juta per RT untuk Perangkat dan Kuota Tiga Bulan
Arianto menjelaskan, berdasarkan perhitungan awal DPMD Kukar, anggaran sekitar Rp12 juta per RT diperkirakan cukup untuk membeli perangkat internet sekaligus membayar kuota selama tiga bulan.
“Di angka Rp12 juta itu semua perangkat bisa dibeli, sampai pembayaran kuota internetnya untuk tiga bulan, insyaallah bisa,” ujar Arianto.
Jika dihitung berdasarkan usulan untuk 3.212 RT, kebutuhan anggaran pengadaan internet tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp38,54 miliar.
Angka ini merupakan estimasi dari perkalian Rp12 juta dengan jumlah RT sasaran, bukan anggaran yang telah ditetapkan atau disetujui pemerintah daerah.
Besaran Rp12 juta itu juga perlu dipahami sebagai simulasi awal. Pengadaan perangkat dan biaya layanan internet masih harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap lingkungan, mekanisme pengadaan, serta hasil pembahasan pemerintah daerah.
Apabila usulan tersebut disetujui, anggaran internet akan mengambil porsi lebih dari separuh alokasi kegiatan sebesar Rp21 juta per RT.
Karena itu, penentuan kegiatan lain tetap perlu mempertimbangkan sisa anggaran, kebutuhan warga, serta ketentuan dalam petunjuk teknis program.
Diskominfo Siapkan Pendampingan Teknis dan Penanganan Gangguan
Tantangan penyediaan internet gratis tidak berhenti pada pembelian perangkat. Kondisi geografis Kukar yang luas membuat ketersediaan jaringan di setiap RT berbeda-beda.
Sebagian wilayah dapat dijangkau jaringan kabel optik, sedangkan kawasan lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.
Dalam perkembangan terbaru, Diskominfo Kukar mulai mematangkan pendampingan teknis untuk penerapan fasilitas internet di lingkungan RT.
Pendampingan tersebut mencakup penyusunan petunjuk teknis, pemetaan kebutuhan perangkat, pemasangan, hingga penanganan gangguan jaringan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, mengatakan jenis teknologi yang digunakan perlu menyesuaikan kondisi jaringan di masing-masing wilayah.
RT yang sudah terjangkau kabel optik dapat memanfaatkan layanan penyedia internet, sementara wilayah yang belum memiliki jaringan tersebut membutuhkan alternatif teknologi lain, termasuk internet berbasis satelit.
“Untuk pengawalan teknis dari Diskomimfo sendiri kami mengawal pemasangan sampai penanganan gangguan,” kata Solihin.
Solihin juga menyebut perangkat seperti access point, router, dan perlengkapan pendukung lainnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah penduduk di setiap wilayah RT.
Dengan begitu, pemilihan perangkat tidak hanya mengacu pada harga, tetapi juga kondisi infrastruktur dan kebutuhan pengguna.
Keberlanjutan Internet Gratis Jadi Hal yang Perlu Diperhitungkan
Satu hal yang masih perlu diperhitungkan adalah keberlanjutan layanan setelah kuota tiga bulan yang masuk dalam simulasi awal berakhir.
Jika fasilitas internet akan terus dimanfaatkan masyarakat, pemerintah dan pengurus RT perlu memiliki kejelasan mengenai pembiayaan lanjutan, pemeliharaan perangkat, serta pihak yang bertanggung jawab ketika jaringan mengalami gangguan.
Kebutuhan tersebut penting agar pengadaan perangkat tidak berhenti sebagai belanja awal tanpa kepastian layanan berikutnya. Terlebih, kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di setiap RT tidak selalu sama.
Penyediaan internet di tingkat lingkungan berpotensi membantu warga mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, mempermudah komunikasi, serta menunjang aktivitas ekonomi.
Namun, manfaat itu akan sangat bergantung pada kualitas jaringan, jangkauan sinyal, pengelolaan fasilitas, dan kepastian biaya layanan.
DPMD Kukar masih harus menyimulasikan skema pembiayaan dan memastikan usulan internet gratis sesuai kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan Bupati Kukar.
“Kalau misalnya nanti kita simulasikan, pimpinan setuju, kemudian juga itu kebutuhan yang memang sesuai janji Pak Bupati, sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat, insyaallah kita laksanakan,” tandas Arianto. (Adv)
