TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 48 ribu pekerja rentan sepanjang 2026.
Program yang masuk dalam dedikasi Etam Sejahtera ini menyasar masyarakat dengan penghasilan terbatas dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
Perlindungan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja yang memiliki risiko ekonomi lebih tinggi ketika mengalami kecelakaan kerja maupun kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pelaksanaan program telah memasuki tahap pembayaran iuran untuk dua triwulan pertama.
Pada triwulan pertama, pemerintah telah merealisasikan pembayaran bagi sekitar 31 ribu pekerja. Sementara pada triwulan kedua, pembayaran dilakukan untuk sekitar 21 ribu pekerja.
Meski demikian, angka tersebut tidak bisa langsung dijumlahkan sebagai jumlah penerima yang berbeda. Sebab, pembayaran pada setiap periode mengikuti hasil pemadanan data calon penerima yang menjadi dasar penetapan kepesertaan.
“Targetnya 48.000, cuma secara data yang bisa dibayarkan di TW1 itu kurang lebih 31.000, kemudian di TW kedua 21.000,” jelas Dendy.
Sasar Pekerja Berpenghasilan di Bawah UMK
Program jaminan sosial ini tidak ditujukan kepada seluruh pekerja secara umum. Pemerintah menetapkan kriteria khusus agar perlindungan diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan penghasilan dan kepastian pekerjaan.
Sasaran utamanya adalah pekerja rentan yang memperoleh penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Termasuk mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga relatif lebih rentan terhadap guncangan ekonomi.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab Kukar menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kelompok desil 1 sampai 4.
Namun, data tersebut tidak langsung menjadi dasar pembayaran. Calon penerima terlebih dahulu melalui proses pencocokan dengan data Dinas Sosial sebelum ditetapkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Pemadanan diperlukan untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sekaligus menghindari ketidaksesuaian data kepesertaan.
“Dari data potensi kita padankan di Dinas Sosial, kemudian dari Dinas Sosial nanti keluar data pemadanannya. Itulah yang menjadi dasar kita untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” terangnya.
Anggaran Rp10 Miliar Berpindah ke Dinas Sosial pada 2027
Di tengah pelaksanaan program perlindungan bagi 48 ribu pekerja rentan tersebut, terdapat perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang akan berlaku mulai 2027.
Distransnaker Kukar tidak lagi menjadi perangkat daerah yang menangani program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Pengelolaannya akan dialihkan kepada Dinas Sosial.
Perubahan ini dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 90 serta aturan mengenai kodefikasi dan nomenklatur dalam perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah.
Konsekuensinya, bukan hanya kewenangan pelaksanaan program yang berpindah. Anggaran sekitar Rp10 miliar yang selama ini dikelola Distransnaker juga telah dialihkan ke Dinas Sosial untuk membiayai program pada tahun depan.
Dengan demikian, 2026 menjadi tahun terakhir Distransnaker menangani jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kukar.
Peralihan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kelembagaan dalam pengelolaan program perlindungan sosial.
Sementara itu, keberlanjutan program tetap menjadi perhatian karena menyangkut jaminan perlindungan bagi puluhan ribu pekerja dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Jadi ini tahun terakhir Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan jaminan bagi tenaga kerja rentan. Tahun depan ada di Dinas Sosial dan anggarannya pun sudah berpindah Rp10 miliar ke Dinas Sosial tahun depan,” pungkasnya. (Adv)
