SAMARINDA – Program pelatihan kerja di Kota Samarinda diminta disusun berdasarkan kebutuhan nyata perusahaan. Pola lama yang hanya mengandalkan perkiraan dinilai berisiko menghasilkan keterampilan yang tidak sesuai dengan lowongan di pasar kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan ketidaksesuaian antara materi pelatihan dan standar perusahaan masih ditemukan. Akibatnya, peserta yang telah mengikuti pelatihan belum tentu mampu memenuhi kualifikasi ketika memasuki proses rekrutmen.
“Kita tidak boleh lagi menyusun pelatihan berdasarkan perkiraan. Harus ada data tentang tenaga kerja dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah Anhar berdialog dengan instruktur, peserta, dan pengelola Balai Latihan Kerja Samarinda di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang.
Pertemuan tersebut membahas fasilitas, kurikulum, metode pelatihan, serta kesiapan peserta menghadapi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurut Anhar, perubahan struktur ekonomi Samarinda turut menggeser kebutuhan tenaga kerja. Perkembangan sektor jasa, perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan membuat perusahaan membutuhkan kemampuan yang semakin beragam.
Ijazah tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan. Pencari kerja juga dituntut mempunyai keterampilan teknis, kemampuan menggunakan teknologi, disiplin, komunikasi, dan sikap kerja yang sesuai dengan lingkungan perusahaan.
Karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda diminta membedakan program berdasarkan latar belakang peserta. Lulusan baru dan pencari kerja pemula membutuhkan pelatihan dasar, sedangkan pekerja berpengalaman memerlukan peningkatan atau pembaruan kompetensi.
“Jangan semua peserta diberikan pelatihan yang sama. Kebutuhan pencari kerja pemula tentu berbeda dengan mereka yang ingin meningkatkan kompetensi,” ujarnya.
Segmentasi juga diperlukan untuk menjangkau warga dengan kebutuhan berbeda. Kelompok yang perlu dipetakan meliputi lulusan baru, penganggur, pekerja serabutan, korban pemutusan hubungan kerja, hingga ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja.
Disnaker disarankan berkoordinasi dengan camat, lurah, dan ketua RT untuk memperoleh data pencari kerja pada tingkat wilayah. Pendataan tersebut dapat memperlihatkan jumlah warga yang membutuhkan pekerjaan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang perlu ditingkatkan.
Informasi dari tingkat lingkungan kemudian dapat dipadukan dengan kebutuhan perusahaan. Dengan cara itu, pemerintah memiliki dasar untuk menentukan jenis pelatihan, jumlah peserta, dan wilayah yang menjadi prioritas.
Anhar mengatakan ketimpangan keterampilan terlihat dalam sejumlah kegiatan bursa kerja. Jumlah pelamar dapat mencapai angka tinggi, tetapi hanya sebagian kecil yang memenuhi persyaratan perusahaan.
“Pelamar memang banyak, tetapi yang sesuai kualifikasi masih sedikit. Ini yang harus kita benahi melalui pelatihan yang tepat,” katanya.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, Disnaker diminta menyusun proyeksi lowongan kerja tahun berikutnya. Pemetaan harus dilakukan melalui komunikasi langsung dengan perusahaan, pengelola kawasan usaha, dan pelaku UMKM.
Perusahaan dapat memberikan informasi mengenai jenis pekerjaan, kemampuan teknis, sertifikasi, dan jumlah tenaga yang diperkirakan dibutuhkan. Data itu kemudian menjadi dasar penyusunan kurikulum di BLK.
Bidang yang dinilai mempunyai peluang antara lain perawatan kendaraan dan alat berat, instalasi listrik, pendingin ruangan, perhotelan, tata boga, menjahit, dan desain pakaian. Pemilihan program tetap harus disesuaikan dengan hasil pemetaan pasar.
Pelatihan juga perlu diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Materinya tidak hanya terkait produksi, tetapi juga manajemen usaha, pencatatan keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan pasar.
“UMKM jangan hanya diberi bantuan modal, tetapi juga pelatihan. Jika usahanya berkembang, mereka bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Anhar menilai kelompok lanjut usia yang masih produktif juga dapat dilibatkan. Keterampilan membuat kue tradisional, kerajinan, dan menjahit berpotensi menjadi sumber penghasilan apabila disertai pendampingan serta akses pemasaran.
Menurutnya, ukuran keberhasilan program harus diubah. Pemerintah tidak cukup melaporkan jumlah peserta, jenis pelatihan, dan sertifikat yang diterbitkan.
Evaluasi perlu melihat berapa banyak alumni yang memperoleh pekerjaan, membuka usaha, mempertahankan kegiatan ekonomi, atau mengalami peningkatan pendapatan.
“Yang terpenting bukan berapa banyak peserta dilatih, tetapi berapa banyak yang akhirnya bekerja dan mampu menghidupi keluarganya,” tegasnya.
Komisi IV meminta Disnaker segera menyampaikan hasil pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan rancangan pelatihan tahun berikutnya. Setiap program juga harus dilengkapi laporan penempatan serta perkembangan alumni.
Pelacakan tersebut diperlukan sebagai bentuk evaluasi penggunaan anggaran. Dengan data hasil yang jelas, pelatihan dapat diperbaiki dan diarahkan pada keterampilan yang benar-benar membuka jalan menuju pekerjaan maupun usaha mandiri. (Adv)
