SAMARINDA – Rencana menghadirkan regulasi khusus bagi pengembangan Kampung Berkualitas di Kota Samarinda harus tertunda. Keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran membuat Komisi IV DPRD Samarinda hanya dapat memprioritaskan satu dari dua usulan rancangan peraturan daerah untuk program legislasi 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan rasionalisasi dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan pembiayaan pembentukan peraturan daerah. Setiap raperda membutuhkan anggaran untuk penyusunan naskah, pembahasan, konsultasi, uji publik, hingga harmonisasi.
“Karena ini kaitannya dengan anggaran ya, jadi tahun 2027 itu kita sebenarnya punya, masing-masing komisi itu diberi maksimal eh minimal dua, tapi kekurangan anggaran ya, kemampuan fiskal kita juga terbatas, apalagi dengan adanya efisiensi sehingga kita mungkin hanya mengusulkan satu,” ujar Sri Puji Astuti, Senin (16/11/2026).
Komisi IV sebelumnya menyiapkan dua rancangan regulasi. Salah satunya ialah Raperda tentang Kampung Berkualitas yang diusulkan bersama mitra kerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Namun, jumlah usulan harus dikurangi karena DPRD juga masih mempunyai tanggungan pembahasan dari tahun sebelumnya. Sejumlah raperda belum menuntaskan tahap uji publik maupun proses di tingkat kementerian.
Sisa pekerjaan tersebut tetap membutuhkan pembiayaan dan waktu pembahasan. DPRD karena itu harus membagi kemampuan anggaran antara menyelesaikan rancangan lama dan memulai program legislasi baru.
Penundaan Raperda Kampung Berkualitas menjadi perhatian karena program tersebut berkaitan langsung dengan penanganan persoalan keluarga dan sosial pada tingkat lingkungan.
Sri Puji menyebut Samarinda memiliki 59 Kampung Keluarga Berencana yang kemudian dikembangkan dengan konsep Kampung Berkualitas. Namun, sebagian besar dilaporkan tidak lagi menunjukkan perkembangan berarti.
Kondisi tersebut telah terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19. Program yang seharusnya menjadi ruang kolaborasi pelayanan pemerintah itu dinilai mengalami mati suri.
Kampung Berkualitas tidak hanya dirancang untuk menangani persoalan kependudukan maupun keluarga berencana. Konsepnya mencakup berbagai masalah yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan, pendidikan rendah, ketahanan keluarga, hingga kerentanan ekonomi masyarakat.
Penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah. Setiap instansi dapat masuk sesuai kewenangan dan persoalan yang ditemukan pada wilayah sasaran.
Dinas yang menangani pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, administrasi kependudukan, dan infrastruktur dapat menjalankan program dalam satu kawasan yang sama. Dengan pola tersebut, intervensi pemerintah diharapkan lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dengan adanya Kampung Berkualitas ini kita ingin sebuah kampung itu dihidupkan kembali di situ fungsi semua fungsi keluarga. Jadi semua OPD bisa di situ semuanya ya, anggarannya juga dipusatkan di situ, semuanya bisa berkontribusi untuk membentuk Kampung Berkualitas,” jelasnya.
Menurut Sri Puji, pemusatan program pada wilayah sasaran dapat membantu pemerintah menangani akar masalah secara lebih menyeluruh. Keluarga tidak hanya menerima satu jenis bantuan, tetapi juga memperoleh dukungan berdasarkan kebutuhan yang dihadapi.
Namun, pelaksanaan pola tersebut memerlukan dasar koordinasi yang kuat. Tanpa pembagian peran yang jelas, setiap OPD berpotensi menjalankan program secara terpisah dan tidak menghasilkan perubahan yang terukur.
Anggaran juga menjadi faktor utama dalam menghidupkan kembali program. Revitalisasi 59 Kampung Berkualitas tidak dapat hanya dibebankan kepada DP2KB karena persoalan yang ditangani melintasi banyak sektor.
Pemerintah perlu menentukan kawasan prioritas, memetakan masalah setiap kampung, serta menetapkan kontribusi masing-masing perangkat daerah. Hasil pemetaan itu dapat menjadi dasar untuk mengarahkan anggaran secara terpadu.
Raperda sebelumnya diharapkan memberikan payung hukum bagi pola kerja tersebut. Regulasi dapat memperjelas kewenangan, skema koordinasi, sumber pembiayaan, serta ukuran keberhasilan program.
Meski pembahasannya belum dapat diprioritaskan pada 2027, kebutuhan menghidupkan kembali Kampung Berkualitas tetap dinilai mendesak. Pemerintah masih dapat memperkuat koordinasi melalui kebijakan dan program yang telah tersedia sambil menunggu ruang fiskal untuk pembentukan regulasi.
Komisi IV berharap penundaan tidak membuat program tersebut semakin lama terbengkalai. Evaluasi terhadap kondisi 59 kampung perlu tetap dilakukan agar pemerintah mempunyai data ketika pembahasan raperda dapat dilanjutkan.
DPRD Samarinda juga harus memastikan satu raperda yang diprioritaskan pada 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, sisa rancangan tahun sebelumnya perlu segera dituntaskan agar tidak kembali membebani program legislasi berikutnya.
Efisiensi anggaran dinilai tidak boleh menghentikan tujuan memperkuat ketahanan keluarga. Penyesuaian dapat dilakukan pada jadwal pembentukan regulasi, tetapi pelayanan bagi masyarakat di Kampung Berkualitas tetap perlu dijalankan melalui koordinasi lintas OPD. (Adv)













