SAMARINDA – Puskesmas di Kota Samarinda dinilai belum sepenuhnya siap menjawab meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental. Keterbatasan psikolog klinis dan psikiater menjadi persoalan ketika remaja semakin rentan menghadapi tekanan akademik, persoalan keluarga, serta dampak perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta layanan psikologis diperkuat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas perlu mempunyai kemampuan melakukan deteksi dini sebelum gangguan yang dialami warga berkembang menjadi kondisi lebih serius.
Menurutnya, kesehatan masyarakat tidak dapat hanya dilihat dari kondisi jasmani. Kesehatan mental, emosional, dan sosial juga perlu mendapat perhatian dalam sistem pelayanan pemerintah.
Remaja dan generasi muda menjadi kelompok yang dinilai membutuhkan perlindungan lebih besar. Mereka menghadapi perubahan lingkungan pergaulan, tuntutan pendidikan, paparan media digital, serta dinamika keluarga yang dapat memengaruhi kondisi psikologis.
“Nah, tadi ujung-ujung nanti kita ada hubungannya ini bagaimana kesehatan jiwa remaja terutama ya. Nah ini dari apalagi dikatakannya kan Gen Z, Gen Z sekarang, boro-boro Gen Z ya, Gen Milenial aja banyak yang sakit jiwanya, ya gitu ya,” ungkap Sri Puji Astuti, Senin (16/11/2026).
Sri Puji mengatakan perhatian terhadap kesehatan mental tidak seharusnya baru diberikan setelah seseorang mengalami krisis. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, edukasi, pemeriksaan awal, dan jalur rujukan.
Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang disampaikannya, puskesmas mulai didorong menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Fasilitas tersebut berada paling dekat dengan masyarakat sehingga mempunyai posisi penting dalam mengenali gejala awal.
Namun, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Tidak seluruh puskesmas mempunyai psikolog klinis maupun akses yang merata terhadap psikiater.
Kekurangan tenaga profesional membuat masyarakat berpotensi mengalami kesulitan ketika membutuhkan konsultasi. Kondisi tersebut juga dapat memperlambat pemeriksaan dan penanganan lanjutan.
Komisi IV mendorong Pemkot Samarinda memetakan kebutuhan layanan kesehatan mental di setiap wilayah. Pemerintah perlu mengetahui jumlah tenaga yang tersedia, kemampuan fasilitas kesehatan, serta pola rujukan yang berjalan.
Pemetaan dapat digunakan untuk menentukan puskesmas yang harus diperkuat lebih dahulu. Pengadaan tenaga, pelatihan petugas, dan penyediaan ruang konsultasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Layanan juga harus dirancang agar mudah dijangkau tanpa membuat pasien merasa dipermalukan. Masih adanya stigma terhadap gangguan mental dapat membuat remaja maupun keluarganya memilih menyembunyikan persoalan dan enggan mencari bantuan.
Karena itu, edukasi harus berjalan bersamaan dengan penambahan fasilitas. Masyarakat perlu memahami bahwa mencari pertolongan psikologis merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan.
Selain melalui puskesmas, sekolah dinilai mempunyai peran strategis dalam pencegahan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat remaja menghabiskan sebagian besar waktunya dan berinteraksi dengan teman sebaya maupun tenaga pendidik.
Sri Puji mendorong optimalisasi Usaha Kesehatan Sekolah sebagai bagian dari pemantauan kondisi psikologis pelajar. UKS tidak hanya menangani keluhan fisik, tetapi juga dapat membantu mengenali perubahan perilaku yang membutuhkan perhatian.
“Jadi kesehatan jiwa remaja itu sudah menjadi perhatian misalnya saja dengan mekanisme yang ada di UKS, di UKS itu ada di situ tentang kesehatan jiwa, tingginya narkoba, tingginya angka kekerasan… jadi banyak hal yang mempengaruhi kesehatan jiwa remaja dan itu menjadi perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah,” pungkasnya.
Menurutnya, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, tekanan sosial, dan berbagai persoalan di lingkungan remaja saling berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. Penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah atau keluarga.
Guru, tenaga UKS, orang tua, puskesmas, dan perangkat pemerintah harus mempunyai jalur koordinasi yang jelas. Ketika ditemukan tanda-tanda masalah, pelajar perlu diarahkan memperoleh pendampingan dari tenaga yang memiliki kompetensi.
Sekolah juga membutuhkan pedoman agar tidak sembarangan memberikan penilaian terhadap kondisi psikologis siswa. Peran guru dan UKS berfokus pada pengamatan awal, dukungan, serta menghubungkan pelajar dengan layanan profesional.
Komisi IV berharap pemerintah memperkuat kerja sama sektor pendidikan dan kesehatan. Program pencegahan di sekolah harus terhubung dengan layanan di puskesmas serta fasilitas rujukan apabila dibutuhkan penanganan lanjutan.
Peningkatan fasilitas kesehatan mental dinilai penting agar remaja tidak menghadapi persoalannya sendirian. Deteksi lebih awal diharapkan membantu mencegah gangguan berkembang sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga.
DPRD Samarinda meminta layanan tersebut disusun secara merata dan berkelanjutan. Penguatan puskesmas serta optimalisasi UKS diharapkan menjadi dasar sistem perlindungan kesehatan mental bagi anak muda di Kota Samarinda. (Adv)













