SAMARINDA – Tingginya perkawinan anak beserta persoalan sosial yang mengikutinya mendorong DPRD Kota Samarinda menyiapkan regulasi khusus. Komisi IV mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak untuk masuk dalam program pembentukan peraturan daerah 2027.
Raperda tersebut dipilih sebagai upaya pencegahan dari hulu. Regulasi diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak anak sekaligus menekan dampak perkawinan pada usia dini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan usulan itu disusun setelah mencermati laporan dari sejumlah lembaga yang menangani persoalan perempuan, anak, perkawinan, dan keluarga.
Data yang menjadi perhatian berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama.
“Latar belakang dari usulan kami yaitu pertama, melihat dari data-data laporan dari OPD terkait dari DP2PA, dari Kanwil Agama sendiri, Pengadilan Agama juga bahwa ini sudah darurat ya. Istilahnya perkawinan anak di Kota Samarinda angkanya tinggi, termasuk juga angka-angka kekerasan dan masalah yang ditimbulkan,” ungkap Sri Puji Astuti, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, perkawinan anak tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pencatatan pernikahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rangkaian masalah yang berpengaruh terhadap kehidupan anak, keluarga, dan lingkungan sosial.
Anak yang memasuki perkawinan belum tentu mempunyai kesiapan mental, sosial, maupun ekonomi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut dapat meningkatkan kerentanan ketika muncul konflik dalam keluarga.
Komisi IV menyoroti kaitan perkawinan usia dini dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam hubungan berpacaran, penelantaran anak, serta perceraian pada usia muda.
Persoalan ekonomi juga dapat muncul karena pasangan usia belia belum mempunyai keterampilan maupun penghasilan yang stabil. Dalam kondisi tersebut, ketergantungan kepada orang tua atau keluarga besar dapat terus berlangsung.
Perkawinan pada usia anak juga berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan. Ketika anak berhenti sekolah, kesempatan memperoleh keterampilan dan meningkatkan taraf hidup pada masa mendatang menjadi semakin terbatas.
Karena itu, Sri Puji menilai pencegahan perlu dilakukan sebelum perkawinan terjadi. Pemerintah, keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dan masyarakat harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai perlindungan anak.
Samarinda sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Namun, Komisi IV memandang masih dibutuhkan aturan yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan anak.
Regulasi khusus dinilai dapat memberikan perhatian lebih terarah terhadap hak anak. Aturan tersebut diharapkan memperjelas tanggung jawab pemerintah, pola edukasi, mekanisme pencegahan, serta koordinasi antarlembaga.
Raperda juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat pendampingan terhadap anak yang menghadapi tekanan untuk menikah. Perlindungan perlu diberikan dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dan lingkungan tempat anak berada.
Komisi IV berharap penyusunan regulasi melibatkan lembaga terkait agar ketentuannya dapat diterapkan. Pengadilan Agama, Kementerian Agama, DP2PA, fasilitas pendidikan, serta unsur masyarakat mempunyai pengalaman dan data yang dibutuhkan dalam pembahasan.
Masukan dari masyarakat juga penting karena persoalan perkawinan anak berkaitan dengan kondisi sosial dan cara pandang yang berkembang di lingkungan keluarga. Kebijakan akan sulit berjalan apabila tidak disertai perubahan pemahaman.
Sri Puji menekankan raperda tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Setelah ditetapkan, pemerintah harus menyosialisasikannya sampai tingkat kelurahan, RT, sekolah, dan lingkungan keluarga.
Informasi mengenai hak anak perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Orang tua harus mengetahui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh, memperoleh pendidikan, dan menyiapkan masa depan.
Anak juga perlu diberikan ruang untuk memahami haknya serta menyampaikan persoalan yang dihadapi. Saluran pengaduan dan pendampingan harus mudah dijangkau tanpa membuat mereka takut atau merasa disalahkan.
“Jadi banyak hal yang mungkin kalau seandainya, ini harapan kami ya, dengan terbitnya atau dibahasnya Raperda itu akan membuat masyarakat Samarinda itu paham bahwa anak itu punya hak. Ya kita kan anak itu punya hak dan masa depan yang tentunya ini akan membuat, mencetak generasi yang seperti kita harapkan, Indonesia Emas ya,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berharap Raperda Pencegahan Perkawinan Anak dapat memperkuat kebijakan yang telah tersedia. Fokusnya tidak hanya menekan angka perkawinan usia dini, tetapi juga mencegah kekerasan, perceraian muda, dan penelantaran anak.
Melalui regulasi dan edukasi yang berjalan bersama, perlindungan anak diharapkan menjadi tanggung jawab lintas sektor. Setiap anak di Samarinda harus memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan diri, dan menentukan masa depannya tanpa didorong memasuki perkawinan sebelum siap. (Adv)












