SAMARINDA – Usulan proyek kontrak tahun jamak senilai Rp1,24 triliun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memasuki tahap persetujuan DPRD. Karena itu, dinamika yang berkembang di internal legislatif dinilai belum dapat disebut sebagai penolakan resmi.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan rencana Multi-Years Contract atau MYC tersebut masih berupa usulan pemerintah. Dokumennya belum dibahas melalui komisi-komisi yang menjadi mitra organisasi perangkat daerah terkait.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Agusriansyah menjelaskan pembahasan di tingkat komisi diperlukan sebelum usulan dibawa lebih jauh ke Badan Anggaran. Komisi terkait perlu memeriksa program berdasarkan bidang, kewenangan, serta kesiapan perangkat daerah pengusul.
Polemik menguat setelah pimpinan DPRD menggelar rapat internal pada Minggu (15/11/2026) malam. Pertemuan tersebut awalnya dijadwalkan sebagai rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Namun, agenda itu ditunda dan dialihkan menjadi rapat pimpinan. DPRD memilih lebih dahulu menyamakan pandangan internal sebelum membahas usulan bersama TAPD.
Dalam rapat tersebut diketahui Pemprov Kaltim telah dua kali menyampaikan surat permohonan dengan nilai berbeda. Surat tertanggal 11 November 2026 mencantumkan anggaran Rp1,28 triliun.
Sehari kemudian, pemerintah mengirimkan surat revisi tertanggal 12 November 2026. Nilai usulan kemudian berubah menjadi Rp1,24 triliun.
Perubahan nilai dalam waktu singkat turut menjadi bagian yang perlu dijelaskan. DPRD membutuhkan rincian mengenai komponen yang mengalami koreksi serta alasan penyesuaian anggaran.
Menurut Agusriansyah, proyek bernilai triliunan rupiah harus melalui prosedur pembahasan secara berurutan. Pemerintah tidak dapat langsung meminta keputusan Banggar tanpa memberikan kesempatan kepada komisi untuk mendalami substansi usulan.
Komisi-komisi mempunyai tugas memeriksa program bersama OPD mitra. Hasil pembahasan tersebut kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap pada tahap penganggaran.
“Ya kalau (anggota) Banggar menolak sementara ini, karena tahapan-tahapan sebelumnya dilewati, memang belum sampai di Banggar, termasuk skemanya harus dibahas di komisi,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan keberatan sementara lebih berkaitan dengan mekanisme pengajuan, bukan keputusan akhir terhadap seluruh proyek yang diusulkan.
DPRD Kaltim menjadwalkan rapat pimpinan diperluas bersama TAPD pada Senin (16/11/2026). Pembahasan resmi antara Banggar dan TAPD kemudian dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA.
Forum tersebut akan digunakan untuk meminta penjelasan pemerintah serta menentukan tahapan pembahasan berikutnya. DPRD perlu memastikan seluruh dokumen dan mekanisme telah dipenuhi sebelum usulan bergerak menuju persetujuan.
Hasil pertemuan menjadi dasar bagi legislatif untuk menentukan kelanjutan MYC senilai Rp1,24 triliun. Sikap akhir baru dapat diambil setelah substansi proyek, skema pembiayaan, dan prosedur pengajuannya dibahas secara resmi.
DPRD menegaskan nilai proyek yang besar tidak dapat menjadi alasan untuk mempercepat keputusan dengan melewati tahapan. Setiap usulan tetap harus diperiksa melalui komisi dan Banggar agar keputusan mempunyai dasar administrasi serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)













