SAMARINDA – Penyusutan proyeksi APBD Kalimantan Timur menjadi sekitar Rp12 triliun membuat rencana proyek tahun jamak senilai Rp1,24 triliun harus diperhitungkan secara hati-hati. Pemerintah provinsi diminta membuktikan kemampuan membayar proyek hingga 2029 tanpa mengorbankan belanja wajib dan program prioritas.
Usulan Multi-Years Contract tersebut dirancang berlangsung selama tiga tahun anggaran, mulai 2027 hingga 2029. Rencana itu mencakup sejumlah pembangunan jalan serta fasilitas kesehatan.
Beberapa proyek yang diajukan ialah ruas Sotek–Bongan, Jalan Kepala Telake, dan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan pembahasan tidak boleh hanya berpusat pada daftar proyek dan nilai kontrak. Pemerintah harus memaparkan dasar perencanaan, manfaat, serta dampaknya kepada masyarakat.
“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan), lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal dua sampai tiga tahun ke depan,” tegasnya, Selasa (17/11/2026)
Menurut Agusriansyah, komitmen pembiayaan hingga 2029 akan mengikat ruang belanja pada APBD tahun-tahun berikutnya. Karena itu, kemampuan fiskal tidak cukup dihitung hanya berdasarkan kondisi keuangan saat usulan diajukan.
Pemerintah perlu membuat simulasi pembayaran untuk setiap tahun anggaran. Perhitungan juga harus memasukkan kemungkinan pendapatan kembali menurun selama masa kontrak berlangsung.
Tanpa proyeksi yang terukur, pembayaran MYC berisiko menekan belanja lain. Pemprov masih harus memenuhi belanja wajib serta membiayai program prioritas, termasuk Gratispol dan Jospol.
DPRD ingin memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak berhadapan dengan pelayanan dasar maupun program lain yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Selain skema pembayaran, kelengkapan dokumen proyek menjadi perhatian. Pemerintah diminta menunjukkan studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan desain teknis terperinci.
Kepastian lahan juga harus diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. Persoalan pembebasan maupun status tanah berpotensi menghambat proyek dan meningkatkan kebutuhan anggaran apabila tidak ditangani sejak tahap perencanaan.
Untuk pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II, kesiapan tidak hanya menyangkut bangunan. Pemerintah perlu menjelaskan rencana operasional, termasuk ketersediaan tenaga medis setelah fasilitas selesai dibangun.
Rumah sakit yang telah berdiri tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila belum didukung dokter, perawat, peralatan, dan pembiayaan operasional yang memadai.
DPRD juga mempertanyakan waktu pengajuan usulan MYC. Rencana bernilai triliunan rupiah baru disampaikan secara resmi pada November, padahal program pembangunan semestinya telah dikonsolidasikan sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Waktu yang terbatas dikhawatirkan mengurangi kesempatan legislatif untuk memeriksa kelayakan setiap proyek secara mendalam. Pemerintah karena itu harus memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan sebelum keputusan dibuat.
Agusriansyah turut meminta penjelasan mengenai konsultasi dengan lembaga pengawasan. DPRD ingin mengetahui apakah skema tersebut telah dikoordinasikan dengan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Tapi selama tahapan berjalan, penjelasan pemerintah bisa diterima oleh publik, kan kita (legislatif) dasar pertimbangannya publik terima atau tidak. Tahapannya apakah sudah dikonsultasi juga sampai inspektorat dan BPK? Ini kan mesti dijelaskan juga,” katanya.
Menurutnya, penerimaan publik menjadi salah satu pertimbangan penting. Pemerintah harus dapat menjelaskan alasan proyek diprioritaskan, manfaat yang akan diperoleh, serta konsekuensinya terhadap APBD.
Keterbukaan juga dibutuhkan karena pembayaran proyek akan menggunakan anggaran daerah selama beberapa tahun. Masyarakat berhak mengetahui komitmen belanja yang akan membatasi ruang fiskal pada masa mendatang.
DPRD Kaltim akan menjadikan penjelasan fiskal, kesiapan dokumen, dan hasil konsultasi sebagai bahan menentukan sikap. Persetujuan hanya dapat dipertimbangkan apabila pemerintah mampu menunjukkan proyek tersebut layak, bermanfaat, dan tetap aman bagi keuangan daerah hingga 2029. (Adv)













