SAMARINDA – Keterbatasan fiskal harus mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalihkan belanja dari pembangunan gedung yang belum mendesak menuju penciptaan lapangan kerja, penguatan generasi muda, dan pemenuhan infrastruktur dasar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai tekanan terhadap APBD menjadi momentum untuk menata kembali prioritas pembangunan. Setiap program harus dipastikan mempunyai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat lagi menempatkan seluruh proyek fisik sebagai kebutuhan utama. Pembangunan harus dipilah berdasarkan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap kehidupan warga.
“Kalau saya, prioritas itu kepastian hukum dan kepastian psikologis terhadap generasi muda, terutama terkait lapangan pekerjaan. Itu yang menurut saya harus menjadi prioritas,” kata Agusriansyah, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai ketidakpastian memperoleh pekerjaan menjadi persoalan penting yang dihadapi anak muda. Pemerintah perlu memastikan arah pembangunan dapat membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan dan terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Dukungan kepada generasi muda tidak harus selalu diwujudkan melalui pembangunan gedung atau fasilitas baru. Program pemberdayaan, peningkatan keterampilan, dan penguatan kegiatan produktif dapat memberikan dampak yang lebih langsung.
Pemerintah juga dapat memberikan ruang lebih besar kepada komunitas yang telah tumbuh di masyarakat. Kelompok tersebut dapat menjadi tempat anak muda mengembangkan minat, keterampilan, jejaring, dan gagasan usaha.
“Anggaran itu sebaiknya lebih banyak diperuntukkan bagi komunitas, komunitas apapun, terutama pemuda. Jadi harus memikirkan ruang bagi anak-anak muda untuk berkembang,” ujarnya.
Menurut Agusriansyah, dukungan terhadap komunitas perlu diarahkan pada kegiatan yang mempunyai tujuan dan hasil terukur. Pemerintah harus memastikan anggaran tidak berhenti pada pelaksanaan acara, tetapi menghasilkan peningkatan kapasitas maupun peluang ekonomi.
Komunitas pemuda dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh program formal. Namun, penyaluran dukungan tetap membutuhkan mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Agusriansyah menegaskan pembangunan infrastruktur fisik tetap dibutuhkan. Penghematan tidak berarti seluruh proyek harus dihentikan.
Pemerintah perlu membedakan antara infrastruktur dasar dan bangunan penunjang pemerintahan. Jalan, air bersih, dan jaringan listrik masih menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Ketersediaan jalan menentukan mobilitas warga dan kelancaran distribusi barang. Akses yang baik juga memengaruhi biaya transportasi serta peluang tumbuhnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah.
Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia secara merata. Keterbatasan pelayanan dapat memengaruhi kesehatan, kegiatan rumah tangga, dan produktivitas masyarakat.
Jaringan listrik juga mempunyai peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Tanpa pasokan yang memadai, masyarakat akan kesulitan mengembangkan usaha maupun memanfaatkan teknologi.
Berbeda dengan kebutuhan tersebut, rencana pembangunan gedung pemerintahan yang belum mendesak perlu dievaluasi. Penundaan dapat menjadi pilihan apabila fasilitas yang tersedia masih dapat digunakan.
Langkah itu dinilai dapat memberikan ruang anggaran bagi program yang lebih mendesak. Pemerintah perlu menghitung manfaat setiap proyek sebelum menetapkannya sebagai prioritas.
Agusriansyah mengingatkan pembangunan daerah tidak cukup dinilai dari banyaknya fasilitas baru. Keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan, terbukanya kesempatan kerja, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Banggar DPRD Kaltim akan mencermati arah belanja dalam proses pembahasan anggaran. Setiap program perlu mempunyai sasaran, penerima manfaat, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Evaluasi juga dibutuhkan untuk mencegah belanja daerah tersebar pada terlalu banyak program tanpa hasil yang nyata. Ketika kemampuan keuangan menurun, pemusatan anggaran pada kebutuhan utama menjadi semakin penting.
Persoalan lapangan kerja harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar urusan ketenagakerjaan. Kebijakan infrastruktur, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi perlu diarahkan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat.
“Setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
DPRD berharap Pemprov Kaltim menggunakan keterbatasan fiskal sebagai momentum memperbaiki kualitas belanja. Infrastruktur dasar tetap dijalankan, sementara pembangunan gedung yang belum mendesak dapat ditunda agar anggaran lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat dan masa depan generasi muda. (Adv)












