TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya menuntaskan persoalan konektivitas antar kecamatan, terutama akses menuju Muara Muntai dan Muara Wis yang hingga kini belum terhubung secara memadai dengan ibu kota kecamatan lainnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah pembangunan infrastruktur di Kukar. Pemerintah daerah menilai keterhubungan antarwilayah penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, sekaligus membuka akses pelayanan publik.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berorientasi pada perbaikan ruas yang rusak. Pemerintah juga harus memastikan pusat-pusat pemerintahan kecamatan memiliki akses yang saling terhubung.
Menurutnya, masih terdapat dua ibu kota kecamatan yang belum terkoneksi dengan baik, yakni Muara Muntai dan Muara Wis.
“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah kita ingin menghubungkan ant ibu kota kecamatan. Harus kita akui, hari ini memang masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung satu dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis,” kata Aulia, Selasa (17/11/26).
Konektivitas Muara Wis Jadi Perhatian
Salah satu akses yang masuk dalam rencana penanganan adalah ruas jalan Kota Bangun menuju Muara Wis. Pemerintah daerah juga mengidentifikasi kebutuhan pembangunan jembatan di wilayah Kota Bangun untuk mendukung keterhubungan kawasan tersebut.
Peningkatan akses ini diharapkan dapat memperlancar perjalanan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara wilayah hulu dan pusat aktivitas kecamatan lainnya.
Bagi Pemkab Kukar, konektivitas antarkecamatan menjadi bagian penting dari pemerataan pembangunan. Infrastruktur jalan yang terhubung akan memudahkan distribusi barang, akses pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.
Namun, mewujudkan seluruh kebutuhan tersebut membutuhkan pembiayaan besar. Pemkab Kukar memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk meningkatkan seluruh ruas jalan daerah hingga mencapai kondisi mantap mencapai sekitar Rp8 triliun.
Kebutuhan tersebut tidak mungkin dipenuhi sekaligus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemerintah daerah mulai menjajaki sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Ajukan Pembiayaan Rp100 Miliar ke SMI
Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengajukan pembiayaan kepada Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Untuk 2027, Pemkab Kukar mengusulkan sekitar Rp100 miliar yang direncanakan mendukung pengerjaan enam poros jalan strategis.
Enam ruas yang diusulkan meliputi Sebelimbingan-Tuana Tuha, Kota Bangun-Muara Wis, Kota Bangun-Kota Bangun Darat, Jalan M Yusuf di Kecamatan Sebulu, Salo Cela-Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak, serta Santan Ulu-Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu.
Pengajuan tersebut masih harus melewati proses verifikasi. SMI akan menilai kelayakan proyek dan dokumen perencanaan sebelum memutuskan persetujuan pembiayaan.
Pemkab Kukar juga menyiapkan skema penggunaan dana kurang salur sebagai jaminan dalam pengajuan tersebut. Meski demikian, realisasinya tetap bergantung pada hasil penilaian lembaga pembiayaan.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah berharap pengajuan tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan sejumlah akses yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
“Untuk 2027 ada beberapa. Kalau SMI tembus, ya. SMI kita ajukan sekitar Rp100 miliar. Ada enam poros,” ungkapnya.
Penanganan Jalan Rusak dan Longsor
Selain mengejar konektivitas antarkecamatan, Pemkab Kukar masih menghadapi pekerjaan lain berupa peningkatan jalan yang belum mantap dan penanganan kerusakan infrastruktur akibat longsor.
Aulia menyebut terdapat 10 titik longsor yang membutuhkan penanganan. Kerusakan tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi mengganggu akses masyarakat dan memperburuk kondisi jalan apabila dibiarkan.
Di sisi lain, jalan yang sudah terbuka juga membutuhkan peningkatan kualitas dan pemeliharaan. Salah satunya jalur Sebelimbingan yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga Tenggarong sebagai ibu kota kabupaten.
Meski akses tersebut telah tersedia, kondisinya masih memerlukan peningkatan agar memenuhi standar jalan mantap.
Besarnya kebutuhan pembangunan membuat pemerintah daerah harus menentukan prioritas sekaligus memastikan setiap pembiayaan digunakan sesuai kebutuhan lapangan.
Aulia menegaskan, Pemkab Kukar ingin proyek yang dibiayai melalui skema alternatif benar-benar menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, baik untuk peningkatan jalan maupun konektivitas antarkawasan.
“Intinya, kita di pemerintah daerah maunya mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan,” tutup Aulia. (Adv)












