Tenggarong, – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengapresiasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tentang Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan hukum perusahaan yang diselenggarakan Persatuan Jaksa Indonesia Pengurus Cabang Kutai Kartanegara, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kukar, Jalan Pesut Nomor 1, Tenggarong, tersebut mengangkat tema “Good Corporate Governance (GCG) dan Kepatuhan Hukum Perusahaan: Mencegah Konflik Kepentingan, Fraud, dan Risiko Hukum dalam Dunia Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara”.
FGD ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Chatarina Muliana, Kepala Kejaksaan Negeri Kukar, Aji Kalbu Pribadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan perusahaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pimpinan perusahaan daerah, dan undangan lainnya.
Ahmad Yani menilai forum tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Menurutnya, penerapan prinsip GCG menjadi salah satu langkah untuk mencegah konflik kepentingan, kecurangan, serta berbagai bentuk penyimpangan dalam aktivitas dunia usaha.
Ia menekankan, pembinaan dan pendampingan hukum kepada perusahaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pemahaman yang memadai terhadap regulasi, pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan kegiatan bisnis secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
“Ini sangat baik dan patut kita apresiasi. Melalui kegiatan seperti ini, perusahaan bisa mendapatkan pemahaman dan bimbingan agar pengelolaannya semakin baik, sehingga dapat mencegah kekurangan, penyimpangan, maupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yani berharap penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian seluruh pelaku usaha di Kukar, terutama perusahaan yang melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan anggaran negara maupun daerah.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Hal tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Chatarina Muliana, dalam pemaparannya menekankan bahwa penerapan prinsip GCG dan kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi penting dalam pengelolaan perusahaan. Keduanya diperlukan untuk mengantisipasi konflik kepentingan, praktik kecurangan dan risiko hukum dalam kegiatan usaha.
FGD tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga dan kalangan akademisi. Mereka di antaranya Ranu Mihardja selaku Plt. Deputi Penindakan KPK RI, Sumarsana selaku Kabid Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Timur, Prof. Dr. Muhammad Muhdar, serta Rahmawati Al Hidayah dan Fera Wulandari Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Keterlibatan narasumber dari unsur penegak hukum, pemeriksa keuangan, dan akademisi diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif mengenai tata kelola perusahaan, pengawasan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Ahmad Yani berharap upaya peningkatan pemahaman hukum dan tata kelola perusahaan dapat terus diperkuat sehingga dunia usaha di Kukar tumbuh secara sehat, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan perekonomian daerah. (ADV)













