Tenggarong,- Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti keterlambatan penyaluran insentif bagi guru honorer atau non-ASN dan guru agama. Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah dan organisasi profesi guru di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin M. Andi Faisal, didampingi anggota Komisi IV, Mohammad Idham. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, Kementerian Agama Kabupaten Kukar, serta organisasi profesi guru.
Dalam pembahasan, Komisi IV menyoroti persoalan keterlambatan pencairan insentif yang dinilai terus berulang. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena insentif merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan guru agama.
M. Andi Faisal meminta agar persoalan ini menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pihak terkait. Ia berharap mekanisme penyaluran dan penetapan penerima insentif dapat diperbaiki sehingga pencairan pada 2027 tidak kembali mengalami keterlambatan.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga dan ketertiban administrasi perlu diperkuat agar proses penyaluran berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian bagi para penerima.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran dipengaruhi sejumlah tahapan administrasi, terutama proses verifikasi dan validasi data penerima serta penyesuaian anggaran.
Adapun insentif untuk periode Juli hingga Oktober 2026 saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi dan pencairan.
Komisi IV juga mendorong seluruh satuan pendidikan agar lebih tertib dalam memenuhi persyaratan administrasi. Kelengkapan berkas dan kesesuaian data penerima, baik yang disampaikan melalui sistem elektronik maupun dokumen fisik, dinilai penting untuk menghindari kendala dalam proses verifikasi.
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Kukar berharap instansi terkait dapat menyusun mekanisme penyaluran yang lebih terukur, termasuk memberikan kepastian jadwal pencairan kepada para guru penerima insentif.
Evaluasi ini diharapkan menjadi langkah perbaikan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Dengan penyaluran insentif yang lebih tepat waktu, dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.(ADV)













