SAMARINDA – Pembenahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur dinilai tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi. DPRD Kaltim meminta pemerintah memperkuat anggaran, jumlah personel, kompetensi, dan kemampuan operasional agar lembaga tersebut mampu merespons bencana secara cepat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan hasil pemantauan ke sejumlah kabupaten dan kota menunjukkan BPBD masih menghadapi berbagai keterbatasan. Persoalannya mencakup minimnya pembiayaan, kekurangan tenaga, hingga penempatan pegawai yang dinilai tidak sesuai kebutuhan kelembagaan.
Salehuddin juga menyinggung dugaan praktik penempatan pegawai titipan maupun aparatur yang sebelumnya tersingkir dari jabatan strategis. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat BPBD tidak memperoleh personel dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
“Pembiayaannya sangat minim. Yang kedua, justru dari sisi SDM kadang-kadang menjadi salah satu tempat OPD untuk menaruh orang titipan, orang yang terlempar dari posisi jabatan yang strategis,” ungkap Salehuddin, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, BPBD membutuhkan personel yang memiliki kemampuan teknis, kesiapan bekerja dalam situasi darurat, serta pemahaman terhadap mitigasi dan penanganan bencana. Penempatan pegawai karena pertimbangan nonkompetensi berpotensi menghambat pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
Pembenahan kelembagaan melalui penyesuaian regulasi diharapkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki persoalan itu. Ketentuan Kementerian Dalam Negeri mengarahkan agar kepemimpinan BPBD berada langsung di bawah pejabat eselon II.
Meski tidak membawa perubahan besar terhadap susunan organisasi, penyesuaian tersebut diharapkan memperkuat posisi BPBD dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Lembaga penanggulangan bencana membutuhkan kewenangan yang memadai agar dapat bergerak cepat saat menghadapi keadaan darurat.
Salehuddin menekankan pentingnya hubungan kerja antara BPBD provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi harus menjalankan fungsi pembinaan sekaligus membantu daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran, peralatan, dan tenaga.
“Harapannya bisa memaksimalkan fungsi dan tugasnya, terutama melakukan koordinasi dengan teman-teman BPBD kabupaten/kota. Itu yang perlu kita tekankan,” jelasnya.
Koordinasi tersebut dibutuhkan agar pemetaan kerawanan, kesiapan personel, dan pengerahan bantuan dapat dilakukan secara terintegrasi. Tanpa hubungan kerja yang kuat, penanganan bencana berisiko berjalan sendiri-sendiri dan terlambat menjangkau wilayah terdampak.
Perhatian terhadap kapasitas BPBD semakin mendesak karena Kaltim masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Perubahan kondisi iklim berpotensi memperpanjang musim kemarau sekaligus meningkatkan risiko munculnya titik api.
Salehuddin merujuk perkiraan BMKG mengenai kemungkinan dampak El Nino yang dapat menyebabkan periode kemarau lebih panjang dan musim hujan lebih pendek. Pemerintah diminta menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menyiapkan mitigasi sejak dini.
Sejumlah wilayah yang memiliki kerawanan karhutla, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu mendapat perhatian khusus. Kesiapan tidak boleh baru dilakukan ketika kebakaran telah meluas dan asap mulai mengganggu masyarakat.
“Jangan sampai kondisi karhutla yang ada pada 2026 ini terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Mitigasinya sudah terbaca, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saya pikir harus difokuskan ke sana,” tegasnya.
Menurut Salehuddin, mitigasi perlu mencakup pemetaan kawasan rawan, kesiapan peralatan, pelatihan personel, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat.
Ia berharap pengesahan Peraturan Daerah mengenai BPBD menjadi pintu masuk bagi pembenahan menyeluruh. Regulasi tersebut harus diikuti dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia, bukan sekadar mengubah nomenklatur maupun posisi jabatan.
Dengan dukungan yang memadai, BPBD provinsi dan kabupaten atau kota diharapkan mempunyai kemampuan lebih kuat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan setelah bencana.
Komisi I DPRD Kaltim meminta pemerintah memastikan pembenahan kelembagaan menghasilkan peningkatan nyata. BPBD harus diisi tenaga yang tepat, dibekali kemampuan teknis, dan ditopang anggaran agar dapat menghadapi ancaman karhutla maupun bencana lainnya secara cepat dan terkoordinasi. (Adv)













