SAMARINDA – Penolakan Badan Anggaran DPRD Kalimantan Timur terhadap usulan proyek tahun jamak senilai Rp1,24 triliun memunculkan perbedaan pandangan di internal legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai skema tersebut tetap layak dipertimbangkan untuk menjamin tiga proyek infrastruktur dapat diselesaikan dalam periode 2027–2029.
Hasanuddin mengatakan kontrak tahun jamak atau Multiyears Contract (MYC) dapat menghindarkan proyek dari proses lelang berulang. Melalui skema itu, pekerjaan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa harus kembali mencari kontraktor pada setiap tahun anggaran.
“Pelaksanaan pembahasan multiyears ini baru tahun sekarang ada. Karena kita ingin mencoba agar pembangunan ketiga infrastruktur ini bisa selesai dalam tiga tahun dan langsung berjalan,” kata Hasanuddin saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, penggunaan anggaran tahun tunggal mempunyai risiko terhadap kesinambungan pekerjaan. Proyek yang dibagi ke dalam beberapa tahun harus melalui proses pengadaan baru sehingga jadwal pelaksanaannya berpotensi mundur.
Perubahan kontraktor pada setiap tahapan juga dapat memengaruhi konsistensi pekerjaan. Pemerintah harus kembali menyesuaikan perencanaan, kontrak, serta pelaksanaan dengan penyedia yang memenangkan tender berikutnya.
“Kalau tidak (MYC), biasanya tidak selesai karena harus tender tiap tahun dengan kontrak berbeda-beda. Khawatirnya tendernya mundur terus, sehingga proyek tidak jalan-jalan,” ujar Hasanuddin.
Dari sisi pembiayaan, Hasanuddin menilai usulan Rp1,24 triliun masih dapat ditanggung APBD Kaltim. Perhitungan kapasitas fiskal disebut memberikan ruang anggaran sekitar Rp4 triliun untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim.
Nilai proyek juga tidak dibayarkan sekaligus. Kewajiban akan dibagi selama masa kontrak dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun.
“Pembayarannya setiap tahun dan itu disesuaikan dengan kondisi fiskal kita. Ada perhitungan kondisi fiskal kita,” jelas Hasanuddin.
Ia menyebut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim menunjukkan pendapatan daerah cenderung stabil hingga meningkat. Perhitungan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai apakah pembayaran proyek dapat dilakukan tanpa mengganggu belanja wajib.
Meski mempunyai pandangan berbeda, Hasanuddin menganggap sikap Banggar sebagai bagian wajar dari proses pembahasan. Penolakan tersebut memperlihatkan masih terdapat persoalan yang harus dijawab Pemprov sebelum usulan memperoleh persetujuan.
Salah satu proyek yang dipersoalkan ialah pembangunan jalan Sotek–Bongan dengan nilai sekitar Rp241 miliar. Ruas tersebut disebut belum memiliki status kewenangan yang jelas dan berada di kawasan hutan lindung.
Kondisi itu membuat pembahasan tidak cukup hanya berfokus pada skema pembiayaan. Pemerintah perlu memastikan legalitas lahan, kewenangan pengelolaan, dampak lingkungan, dan kelengkapan dokumen proyek.
“Kita juga perlu mengkaji, bagaimana dari dampak lingkungan. Semisal ada pembebasan skemanya seperti apa dan dokumen studi kelayakan (feasibility study) ada tidak? Jika nanti diberikan kekuasaan ke provinsi, maka perlu ada MoU. Pastinya nanti area non status ini pengelolaannya dialihkan ke Provinsi Kaltim,” demikian Hasanuddin Mas’ud.
Menurutnya, apabila jalan tersebut akan ditangani Pemprov Kaltim, harus ada dasar pengalihan kewenangan yang jelas. Kesepakatan melalui nota kesepahaman diperlukan untuk menghindari persoalan dalam pembangunan maupun pemeliharaan setelah proyek selesai.
Studi kelayakan dan dokumen lingkungan juga harus tersedia sebelum kontrak berjalan. Apabila terdapat kebutuhan pembebasan lahan, pemerintah perlu menjelaskan lokasi, mekanisme, serta kebutuhan anggarannya.
Pembahasan MYC Rp1,24 triliun kini tidak hanya menyangkut kemampuan fiskal, tetapi juga kesiapan administratif dan teknis setiap proyek. Pemprov Kaltim perlu melengkapi penjelasan tersebut apabila ingin memperoleh dukungan DPRD.
Hasanuddin berharap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui kajian yang menyeluruh. Skema tahun jamak dinilai dapat mempercepat penyelesaian proyek, tetapi pelaksanaannya tetap harus ditopang kepastian kewenangan, kelengkapan dokumen, serta jaminan pembiayaan hingga 2029. (Adv)












