Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap efektivitas penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan. Menurutnya, sistem ini belum sepenuhnya menciptakan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi warga di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Tujuan dari sistem zonasi adalah untuk memberikan akses pendidikan yang merata, namun kenyataannya banyak orang tua yang merasa kesulitan, terutama yang tinggal di daerah padat penduduk. Anak-anak mereka terpaksa mencari sekolah yang lebih jauh karena kuota yang terbatas di sekolah terdekat,” ungkap Damayanti, Senin (18/11/24).
Damayanti menilai masalah utama terletak pada kapasitas sekolah-sekolah negeri yang terbatas. Dengan kuota yang tidak mencukupi, banyak siswa terpaksa mendaftar ke sekolah swasta, yang selain lebih jauh juga menambah beban biaya orang tua.
“Keterbatasan tempat di sekolah negeri memaksa orang tua memilih sekolah swasta meskipun jaraknya lebih jauh dan biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar,” jelasnya.
Selain itu, ia mencatat adanya ketimpangan fasilitas antar sekolah negeri di Balikpapan. Beberapa sekolah menjadi favorit karena fasilitasnya yang lebih lengkap, sementara sekolah lainnya kekurangan perhatian. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam daya tarik antar sekolah, memperburuk persaingan antara orang tua yang ingin anaknya masuk ke sekolah-sekolah yang lebih diminati.
“Ketidakseimbangan fasilitas pendidikan antar sekolah ini menyebabkan kesenjangan dan persaingan yang tidak sehat di kalangan orang tua. Akhirnya, ini berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang kurang diminati,” tambah Damayanti.
Untuk itu, Damayanti mendesak pemerintah provinsi dan kota untuk meningkatkan kapasitas sekolah-sekolah negeri di Balikpapan agar dapat mengakomodasi jumlah siswa yang terus berkembang. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap sistem zonasi untuk memastikan kebijakan ini berjalan adil bagi semua warga.
“Sistem zonasi perlu dievaluasi agar daya tampung sekolah bisa meningkat sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemerintah harus bekerja sama mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV)
