Samarinda – Masalah akses air bersih di beberapa wilayah Samarinda, khususnya di Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir, masih menjadi perhatian serius. Hingga kini, banyak warga belum mendapatkan layanan air bersih yang optimal karena infrastruktur distribusi yang belum sepenuhnya terbangun. Keterbatasan jaringan pipa sekunder menjadi faktor utama yang menghambat penyaluran air ke rumah-rumah warga.
Anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Elnatan Pasambe, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam distribusi air bersih adalah keterbatasan jaringan pipa sekunder yang belum menjangkau semua permukiman.
“Memang ada dilema di sana. Salah satu kendalanya adalah keberadaan pihak swasta yang mengelola layanan air bersih di wilayah tersebut. Namun, dalam program Wali Kota untuk lima tahun ke depan, seluruh warga Samarinda dijanjikan akan mendapatkan akses air bersih,” jelasnya, Rabu (26/2/2025).
Kendala utama yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan jaringan pipa sekunder. Saat ini, PDAM hanya mampu melayani rumah tangga dalam radius 100 meter dari pipa sekunder. Jika jaraknya lebih jauh, tekanan air menjadi terlalu lemah, sehingga suplai air tidak bisa optimal. Kondisi ini menyebabkan banyak warga harus mengandalkan sumur bor atau membeli air dari pemasok swasta dengan harga lebih tinggi.
Keluhan dari masyarakat terus mengalir ke DPRD. Warga berharap distribusi air bersih bisa lebih merata, terutama di daerah yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan layanan air. “Keluhan ini sering kami terima dari masyarakat. Namun, kendalanya adalah anggaran yang terbatas dan jangkauan pipa sekunder yang belum mencukupi,” tambah Elnatan.
Meski ada berbagai kendala, DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk memastikan target Wali Kota dalam memberikan akses air bersih bagi seluruh warga bisa terealisasi sesuai rencana.
“Wali Kota sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu, butuh dukungan anggaran dan sinergi dengan berbagai pihak agar target ini dapat terealisasi tepat waktu,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD berencana mengawal realisasi proyek ini dan mencari solusi alternatif jika kendala anggaran terus menjadi hambatan utama. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menggandeng sektor swasta atau mengajukan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih. (Mujahid)
