Samarinda – Angka kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data terbaru, sekitar 299 keluarga atau 0,17 persen dari total 1.502 jiwa hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.
Menurut Iswandi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan merupakan faktor utama yang dapat mengangkat taraf hidup masyarakat. “Saya meyakini yang bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang itu adalah pendidikan. Yang bisa memutus rantai kemiskinan itu pendidikan. Nggak ada yang lain lagi. Dari saya kecil, itu yang saya yakini,” ujar Iswandi dalam pernyataannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program sosial untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, tanpa investasi besar dalam sektor pendidikan, perubahan signifikan masih sulit tercapai. Iswandi menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan harus tetap optimal, tanpa pemotongan yang dapat menghambat akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, ia menolak keras adanya pengurangan anggaran pendidikan yang dapat berdampak negatif pada masa depan anak-anak di Samarinda.
“Nggak mau lagi itu ada potongan-potongan dan lain sebagainya,” tegasnya. Ia juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk melalui beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta program pelatihan keterampilan bagi kaum muda.
Dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, diharapkan kualitas SDM di Samarinda dapat meningkat secara signifikan, sehingga angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan. Pemerintah diharapkan tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperluas program pendidikan inklusif agar setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan di Samarinda melalui pendidikan bukanlah sekadar harapan, melainkan target yang bisa diwujudkan. (ADV)
