Samarinda: Guyuran hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin dini hari (12/5/2025) kembali membuat Samarinda lumpuh di sejumlah titik. Genangan air terlihat di berbagai ruas jalan hingga permukiman warga. Bencana rutin ini semakin mempertegas betapa krusialnya persoalan banjir yang hingga kini belum tertangani secara tuntas.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai, banjir ini bukan sekadar fenomena alam musiman, tetapi cerminan dari belum optimalnya sistem infrastruktur dan mitigasi yang dimiliki kota.
“Banjir yang terus berulang ini harusnya jadi sinyal keras untuk evaluasi besar-besaran. Kami minta Dinas PUPR turun tangan lebih serius, bukan hanya tambal sulam,” tegas Abdul Rohim saat ditemui Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh—baik dari hulu maupun hilir. Ia menjelaskan bahwa persoalan banjir bisa disebabkan oleh volume air yang terlalu tinggi di hulu, atau karena aliran yang tersumbat di hilir akibat sedimentasi, tumpukan sampah, maupun penyempitan jalur air.
“Kami perlu tahu akar masalahnya. Kalau memang dari hulu, maka perlu kolam retensi atau penampungan air. Tapi kalau masalahnya di hilir, berarti saluran drainase dan sungai yang perlu segera dibenahi,” jelasnya.
Politikus PKS itu juga menyarankan agar pembangunan kolam retensi menjadi prioritas dalam penanganan jangka panjang. Kolam retensi dinilai bisa menampung luapan air saat curah hujan tinggi sebelum mengalir ke permukiman warga.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kejadian lain seperti longsor di beberapa titik dan air yang menggenangi terowongan kota. Ia menyebut, bencana yang beruntun ini memperlihatkan adanya rantai permasalahan yang saling berkaitan.
“Ini tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus ada koordinasi lintas OPD. Drainase, DAS, pengelolaan sampah, semuanya harus saling terhubung dalam satu sistem mitigasi yang solid,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Samarinda akan memanggil Dinas PUPR untuk menggelar rapat evaluasi bersama. Ia berharap, langkah konkret bisa segera dirumuskan agar kejadian serupa tak terus berulang setiap kali musim hujan tiba.
“Kita harus akhiri pola reaktif. Masyarakat butuh kepastian bahwa banjir ini tidak jadi agenda tahunan yang terus dikeluhkan tanpa penyelesaian nyata,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Samarinda pun didesak bergerak cepat dan lebih terkoordinasi dalam menuntaskan problem banjir yang telah lama menjadi momok. Warga berharap langkah konkret dan terukur segera diambil, demi keselamatan dan kenyamanan mereka ke depan. (adv)
