Samarinda – Kondisi minim penerangan jalan di sejumlah wilayah Samarinda kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, perhatian datang dari anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, yang menilai kurangnya lampu penerangan jalan umum (PJU) telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat.
Subandi menegaskan bahwa keterbatasan cahaya di malam hari, terutama di jalur-jalur utama dan kawasan padat penduduk, bukan sekadar isu estetika kota.
Lebih dari itu, ia menyebutnya sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan publik yang tidak bisa dibiarkan terus berlarut.
“Banyak laporan masuk dari warga soal ruas jalan yang gelap dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan maupun tindak kriminal. Ini bukan hal baru, tapi sampai sekarang belum tertangani maksimal,” ujarnya, Selasa (12/6/2025).
Menurut legislator dari Fraksi PKS itu, kawasan rawan di Samarinda sudah sepatutnya mendapatkan perhatian ekstra dalam perencanaan infrastruktur penerangan.
Ia menekankan, keberadaan PJU seharusnya menjadi bagian dari sistem perlindungan warga, bukan dianggap pelengkap belaka.
Di tengah keterbatasan anggaran, Subandi mendorong agar pemerintah daerah mengedepankan pendekatan berbasis prioritas. Ia menilai, lokasi yang paling membahayakan keselamatan publik harus dijadikan fokus utama dalam penambahan PJU, sebelum menyentuh area lainnya.
“Kita harus mulai dari yang paling krusial. Tidak bisa semua sekaligus, tapi titik-titik paling rawan harus diselesaikan lebih dulu,” tegasnya.
Lebih jauh,pentingnya koordinasi lintas instansi teknis seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar program penerangan jalan tidak dilakukan secara asal.
“Tanpa data lapangan yang jelas, proses anggaran berisiko salah sasaran. Perlu pemetaan menyeluruh agar kita tahu daerah mana yang paling membutuhkan,” tuturnya.
Sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat, Subandi mengaku telah menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu ini melalui mekanisme pokok pikiran (pokir) yang ia bawa dalam rapat pembahasan anggaran.
Ia berharap langkah tersebut mampu mempercepat penanganan di lapangan.
Meski demikian, ia tak menampik bahwa permasalahan serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, ia menyambut baik jika ada upaya kolektif antaranggota DPRD lintas dapil untuk mendorong kebijakan yang lebih luas dan terintegrasi terkait PJU.
Subandi berkomitmen untuk terus memastikan bahwa isu penerangan jalan akan terus ia kawal dalam pembahasan APBD, baik dalam perubahan tahun berjalan maupun rancangan anggaran tahun berikutnya.
“Keselamatan warga harus jadi prioritas. Kalau penerangan dibiarkan minim seperti sekarang, kita sedang membiarkan risiko itu terus tumbuh,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis: NA
