Samarinda- Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi I, La Ode Nasir, menilai pemerintah daerah belum memberikan porsi yang adil bagi pendidik nonformal yang berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda.
“Sudah lama mereka mengabdi dengan dedikasi tinggi, tapi nasib mereka belum benar-benar diperhatikan. Banyak yang hidup dari donasi sukarela tanpa insentif tetap,” ungkap La Ode, Jumat (13/6/2025).
Ia menyayangkan absennya kebijakan konkret untuk menjamin hak guru TPA atas penghargaan dan perlindungan sosial, padahal kontribusi mereka nyata dalam pendidikan moral dan spiritual anak-anak.
La Ode mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera menyusun skema insentif yang bersifat rutin dan masuk dalam anggaran daerah.
Selain itu, ia juga menilai pentingnya pemetaan jumlah dan sebaran guru TPA agar kebijakan yang dirancang lebih akurat dan menyasar langsung kebutuhan di lapangan.
“Kita butuh pendekatan sistematis. Tidak cukup hanya mengakui peran mereka secara simbolik, tapi harus ada langkah nyata melalui kebijakan dan pendanaan yang konsisten,” tegasnya.
DPRD Kaltim mendorong agar insentif bagi guru TPA tidak lagi menjadi wacana tahunan tanpa eksekusi.
“Selain mencerminkan keadilan sosial, hal ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan pendidikan keagamaan yang menjadi fondasi akhlak anak-anak di Bumi Etam,” tandasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
