Samarinda – Penurunan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kalimantan Timur menjadi sinyal peringatan keras bagi keberlangsungan pembiayaan layanan kesehatan daerah.
Tren negatif ini berpotensi memaksa pemerintah daerah menanggung beban biaya yang semula didukung oleh dana pusat.
Isu krusial tersebut mengemuka dalam rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Peserta UHC dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas cakupan UHC untuk mencegah pengurangan alokasi dana dari Kementerian Kesehatan melalui program Jaminan Pelayanan Indonesia (JPI).
“Penurunan cakupan UHC berarti risiko pengurangan subsidi pusat. Akibatnya, pembiayaan layanan kesehatan akan semakin membebani APBD,” ujar Darlis.
Lebih lanjut, Darlis menyoroti sejumlah hambatan teknis dalam pelayanan BPJS Kesehatan yang memperparah kondisi, seperti terbatasnya daftar obat yang dijamin, durasi konsultasi dokter yang minim, serta pembatasan kuota pasien yang menyebabkan antrean panjang dan penolakan layanan.
“Pasien seringkali sudah datang lebih awal, tapi tidak dilayani karena kuota dokter penuh. Ini tentu merugikan masyarakat yang sangat membutuhkan layanan,” tuturnya.
Menurut Darlis, ketatnya regulasi dalam layanan BPJS harus diperlonggar agar dapat memberi ruang bagi penanganan kasus medis yang kompleks dan beragam kebutuhan pasien.
“Pelayanan kesehatan harus lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar prosedur kaku,” imbuhnya.
Sebagai wakil rakyat, Darlis menegaskan DPRD Kaltim siap mengawal sinergi antar lembaga, memastikan pengawasan anggaran berjalan efektif, serta mendorong kebijakan yang lebih responsif untuk menyelamatkan sistem jaminan kesehatan.
“Ini bukan tugas satu pihak saja. Semua elemen harus bersinergi agar kesehatan masyarakat tetap terjamin dan layanan tetap optimal,” tutupnya. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis NA
