Samarinda – Peningkatan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi perhatian penting di Kalimantan Timur. Abdul Giaz, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, menegaskan perlunya perombakan menyeluruh dalam pengelolaan badan usaha milik daerah ini agar dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Menurut Abdul Giaz, sejumlah Perusda saat ini masih menghadapi kendala serius, baik dari segi tata kelola internal maupun masalah hukum yang mengemuka, seperti yang dialami oleh Badan Kredit Samarinda (BKS). Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih ketat serta transparansi penuh dalam menjalankan fungsi usaha.
“Perusahaan daerah harus jadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar beban. Pengelolaan yang buruk hanya akan merugikan daerah dan masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Giaz menyoroti bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya yang besar. Namun, potensi itu belum diimbangi dengan pengelolaan yang profesional dan efektif, sehingga manfaatnya belum optimal dirasakan warga.
Lebih jauh, ia mengajukan gagasan baru terkait layanan transportasi digital di daerah. Dengan kondisi yang sering memicu konflik antar pengemudi ojek online, Giaz mengusulkan pembentukan platform transportasi digital yang dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
“Inovasi ini bisa menjadi solusi bagi masalah sosial sekaligus membuka peluang ekonomi baru untuk masyarakat lokal,” jelasnya.
Menurutnya, inisiatif ini tidak hanya menawarkan kendali lebih baik atas tarif dan operasional, tetapi juga memberikan ruang bagi pem
berdayaan tenaga kerja dan pengembangan teknologi lokal yang mandiri.
Giaz meyakini bahwa keberhasilan transformasi ekonomi daerah bergantung pada komitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan kebijakan yang tepat dan inovatif, Perusda dan sektor lainnya dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis NA
