Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim,) Nurhadi, mengingatkan pemerintah pusat agar tidak lepas tangan terhadap beban yang kini ditanggung Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menyebut lonjakan kunjungan dari dan ke IKN telah membebani kapasitas fiskal Balikpapan yang terbatas.
Nurhadi menegaskan perlunya dukungan nyata dari pemerintah pusat. Ia menilai, Kota Balikpapan tidak bisa terus-menerus menanggung sendiri dampak dari peran strategisnya sebagai simpul transit menuju pusat pemerintahan nasional yang baru.
“Pemerintah kota jujur saja sudah kewalahan. Anggarannya terbatas, sementara tamu dari dalam dan luar negeri terus berdatangan karena Balikpapan menjadi pintu masuk IKN,” ujarnya, Jumat (21/6/25).
Menurut politisi PKB itu, meski tingginya mobilitas membawa dampak positif terhadap sektor perhotelan dan jasa lainnya, namun dari sisi operasional pemerintah kota justru mengalami tekanan besar.
Ia menyebutkan biaya konsumsi, jamuan tamu, hingga penyediaan fasilitas representatif menjadi tantangan tersendiri.
“Dari sisi PAD mungkin ada peningkatan, tapi pengeluaran untuk jamuan dan kebutuhan protokoler terus membengkak. Ini tidak sebanding dengan kemampuan APBD kota,” tuturnya.
Nurhadi mendorong agar Gubernur Kaltim segera mengambil langkah strategis dengan menjalin komunikasi intensif ke pemerintah pusat, termasuk lewat jalur DPR RI.
Ia menyarankan agar isu pembebanan anggaran daerah ini dibahas dalam forum lintas kementerian dan dirumuskan sebagai agenda khusus dalam RPJMN dan RPJMD daerah.
Dalam pandangannya, keberadaan IKN semestinya memberikan multiplier effect yang terencana, tidak hanya membebani daerah penyangga.
Ia berharap Balikpapan mendapat status dan peran yang lebih kuat secara kelembagaan dan anggaran dalam peta besar pembangunan nasional.
“Kami ingin tahu dengan jelas bagaimana posisi Balikpapan dalam kerangka pembangunan IKN. Balikpapan bukan hanya kota singgah, tapi wajah pertama yang dilihat tamu negara maupun pejabat tinggi yang datang ke Kalimantan Timur,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar seluruh pembangunan yang terkait IKN berjalan selaras dengan kapasitas daerah.
Dirinya mengusulkan agar Bappeda Kaltim melibatkan lebih banyak unsur strategis seperti kementerian terkait dan perwakilan pusat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.
“Jika tidak ditangani secara sistematis, tekanan fiskal dan beban logistik Balikpapan bisa menghambat efektivitas peran kota tersebut sebagai simpul utama IKN,” tuturnya.
Ia pun berharap adanya komitmen konkret dari pusat agar Balikpapan tidak hanya dipandang sebagai penghubung, tetapi sebagai mitra strategis pembangunan nasional.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
