Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI sebagai upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera kembali menjadi sorotan, khususnya terkait belum optimalnya pelaksanaan di tingkat daerah.
Di Kalimantan Timur (Kaltim), baru Kota Samarinda yang dinilai siap menjalankan program tersebut secara teknis dan administratif, sementara daerah lain masih tertinggal.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai perbedaan kemajuan tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kebijakan pusat, melainkan minimnya inisiatif dari pemerintah daerah.
Salah satu daerah yang menjadi sorotannya adalah Kabupaten Berau, yang dinilainya belum menunjukkan langkah konkret.
“Kalau Samarinda bisa segera memenuhi syarat dan langsung melaksanakan, kenapa daerah lain seperti Berau belum bisa? Pemerintah daerah tidak boleh pasif. Harus proaktif dan jemput bola,” tegasnya, Rabu (2/7/25),
Syarifatul menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat didanai penuh oleh APBN, sehingga beban anggaran daerah seharusnya bukan alasan. Yang dibutuhkan justru kesiapan administrasi, komitmen teknis, dan kepemimpinan yang responsif terhadap peluang.
“Ini peluang besar dari pusat. Tapi kalau daerah lambat, program bisa lewat begitu saja. Padahal yang dirugikan adalah masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat,” jelasnya.
Sebagai legislator dari Dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang, ia menyatakan siap terlibat langsung dalam percepatan pelaksanaan program, termasuk melakukan koordinasi lintas lembaga dan kementerian.
“Kami akan bantu dorong. Kalau perlu kami datangi langsung Kementerian Sosial. Tapi Pemkab juga harus bergerak. Tidak bisa hanya menunggu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya kolaborasi lintas daerah. Berau, menurutnya, dapat belajar dari keberhasilan Kota Samarinda dalam menyiapkan teknis dan dokumen pendukung, sehingga implementasi bisa dimulai lebih cepat.
“Berau bisa berkonsultasi dengan Samarinda. Ini bukan soal siapa lebih dulu, tapi bagaimana kita bisa saling belajar untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Syarifatul menegaskan bahwa keberhasilan program nasional di daerah sangat bergantung pada keberanian kepala daerah dan jajarannya dalam bergerak cepat serta membangun jaringan lintas sektor.
“Inisiatif lokal itu krusial. Pemerintah pusat sudah menyediakan program, anggaran pun sudah disiapkan. Tapi tanpa gerak cepat dari daerah, semua itu hanya akan jadi potensi yang tak tergarap,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat miskin tidak boleh tertunda karena alasan administratif yang seharusnya bisa diselesaikan lebih awal.
“Yang paling dirugikan dari lambannya gerakan ini adalah masyarakat prasejahtera. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
