SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai memerlukan pendekatan yang terintegrasi agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. DPRD Samarinda menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan sistem yang telah dirancang, bukan dilakukan secara terpisah-pisah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan setiap kawasan di Kota Samarinda pada dasarnya telah memiliki konsep penanganan banjir yang tertuang dalam master plan pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan program di lapangan harus berpedoman pada perencanaan tersebut agar mampu memberikan dampak yang optimal.
“Setiap wilayah sebenarnya sudah memiliki sistem pengendalian banjir yang dirancang dalam master plan. Yang penting adalah menyelesaikan satu sistem itu secara utuh,” ujar Abdul Rohim, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, berbagai infrastruktur pendukung pengendalian banjir seperti kolam retensi, polder, jaringan drainase, hingga saluran pembuangan air harus dibangun dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Jika salah satu komponen belum tersedia atau belum berfungsi optimal, efektivitas pengendalian banjir akan berkurang.
“Kalau hanya membangun retensi tetapi outlet atau drainasenya belum selesai, tentu manfaatnya tidak akan optimal,” katanya.
Rohim menjelaskan bahwa setiap kawasan di Samarinda memiliki karakteristik permasalahan banjir yang berbeda. Karena itu, strategi penanganan yang diterapkan juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia menilai, penyelesaian seluruh komponen pengendalian banjir dalam satu kawasan sebaiknya menjadi prioritas sebelum pemerintah melanjutkan pembangunan ke kawasan lainnya. Dengan pendekatan tersebut, manfaat dari infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Selain pembangunan fisik, Rohim juga menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang telah ada. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk mengoptimalkan anggaran pemeliharaan yang telah dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Menurutnya, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rutin, seperti pembersihan saluran air, penanganan sedimentasi, serta normalisasi drainase yang berpotensi menghambat aliran air saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Untuk penanganan sedimentasi dan normalisasi drainase sebenarnya sudah tersedia anggaran rutin. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Rohim berpandangan bahwa pemeliharaan berkala memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur baru. Saluran drainase yang bersih dan berfungsi baik dinilai dapat membantu mengurangi risiko genangan di sejumlah titik yang selama ini rawan terdampak banjir.
Melalui sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan yang konsisten, DPRD Samarinda berharap upaya pengendalian banjir di Kota Tepian dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat, khususnya yang berada di kawasan langganan banjir, dapat merasakan manfaat nyata dari berbagai program penanggulangan yang telah dijalankan pemerintah. (Adv)
