Samarinda – Ribuan masyarakat bersama mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan organisasi masyarakat, mengatasnamakan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur, memadati halaman Kantor DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/4/2026).
Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA itu berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan yang diarahkan kepada pemerintah provinsi dan lembaga legislatif daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Situasi memanas namun tetap terkendali hingga akhirnya pada pukul 11.30 WITA, perwakilan DPRD Kaltim keluar menemui massa. Mereka dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi sejumlah anggota dewan seperti Agus Aras, Sabaruddin Panrecalle, dan Subandi.
Dalam dialog terbuka, massa aksi mendesak DPRD untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen konkret dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemprov Kaltim.
Beberapa hari sebelumnya, publik di Kaltim mendorong wacana penggunaan hak interpelasi hingga hak angket oleh DPRD Kaltim. Wacana tersebut berkaitan dengan sejumlah kebijakan politik anggaran yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sorotan publik menguat setelah mencuatnya rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar. Kebijakan ini dinilai kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
Puncaknya, sekitar pukul 12.00 WITA, DPRD Kaltim menyatakan kesediaannya menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh massa aksi. Langkah tersebut disambut sebagai bentuk komitmen awal, meski sejumlah demonstran menegaskan akan terus mengawal implementasinya.
Usai dari DPRD Kaltim, massa aksi berencana melanjutkan demonstrasi ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur sebagai bagian dari rangkaian aksi lanjutan. (Mujahid)
