Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal secara ketat program-program prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam 100 hari pertama pemerintahan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan searah dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Dalam pernyataannya kepada media, Ananda menyebut masa awal pemerintahan Rudy–Seno sebagai periode krusial yang harus diawasi bersama. Ia menekankan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara bertahap dan sistematis, sebagai upaya menyamakan langkah antara legislatif dan eksekutif.
“Kita ingin kerja sama yang sinkron, agar tak ada tumpang tindih dan semua bergerak dalam satu arah,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Kaltim akan menerapkan pendekatan sektoral dalam pembahasan program. Menurut Ananda, cara ini lebih efektif untuk mengidentifikasi persoalan spesifik di bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur.
“Dengan pemetaan sektoral, kita bisa lebih fokus dalam mengurai masalah dan memberi solusi tepat sasaran,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh program unggulan kepala daerah harus selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ananda menyebut RPJMD sebagai “peta jalan” yang menjadi acuan lima tahunan pembangunan daerah.
“RPJMD itu dasar kita semua. Kalau tidak mengacu ke situ, pembangunan bisa melenceng dari arah yang seharusnya,”
tegasnya.
Saat ini, proses harmonisasi program dengan RPJMD dan penyesuaian anggaran tengah berlangsung. Pemprov Kaltim melakukan refocusing untuk memaksimalkan belanja daerah di tiga sektor utama. Terkait program Gratispol dan Jospol, Ananda menyatakan bahwa DPRD bersikap terbuka dan objektif.
“Kalau programnya bermanfaat, tentu akan kami dukung. Tapi kalau ada kekurangan, wajib kita beri masukan,” tutup Nanda.(Mujahid)
