Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun membuka peluang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah pada Pilkada mendatang yang dinilai mengusung kualitas, keberlanjutan, dan politik yang sehat.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun seusai pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD Partai Golkar Kota Samarinda di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Andi Harun mengatakan preferensi masyarakat terhadap figur kepala daerah menjadi salah satu faktor yang mulai diperhitungkan partai politik menjelang pemilihan legislatif maupun pilkada.
Menurutnya, jika nantinya memberikan dukungan, ia ingin calon kepala daerah yang dipilih tidak mengandalkan politik uang sebagai cara memperoleh dukungan masyarakat.
“Kalau di Pilkada yang akan datang, saya bertekad saya mungkin akan mendukung calon kepala daerah yang benar-benar mengusung tentang kualitas, mengusung tentang keberlanjutan, dan yang ketiga mengusung tentang pilkada yang sehat,” kata Andi Harun.
Ia menilai kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan kontestasi berpotensi menghadapi persoalan setelah terpilih, terutama jika biaya politik tersebut kemudian berusaha dikembalikan melalui cara-cara yang tidak benar.
“Karena setiap kepala daerah yang menghabiskan uang banyak, kita enggak bisa jamin kalau tidak menimbulkan efek kepemimpinan yang koruptif, yang tidak berpikir bagaimana mengembalikan dengan cara-cara yang tidak benar,” ujarnya.
Karena itu, Andi Harun berharap para calon kepala daerah yang nantinya maju dapat menyampaikan komitmen kepada masyarakat untuk meninggalkan cara-cara pragmatis dalam memperoleh dukungan.
“Dan justru kita tunggu sebenarnya ada deklarasi, ada pernyataan dari para calon kepala daerah berjanji, berkomitmen kepada rakyat untuk tidak lagi menggunakan cara-cara pragmatis,” katanya.
Andi Harun menegaskan dukungannya kelak akan diarahkan kepada figur yang mampu menjaga kualitas demokrasi dan membangun keberlanjutan pemerintahan.
“Caranya apa? Kerja sungguh-sungguh turun ke masyarakat. Karena kalau mengandalkan money politics, ujung-ujungnya nanti kan korupsi, ujung-ujungnya nanti penyalahgunaan wewenang,” tegasnya. (Iqbal Al-Fiqri)
