Muhammad Husni Fahruddin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim akan terus berlanjut dengan cepat,
Pria yang akrab disapa Ayub itu, menilai bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas nasional dan merupakan bagian integral dari visi pemerataan pembangunan yang diusung oleh pemerintah pusat, yang kini dipimpin oleh Prabowo.
Ia percaya, meskipun ada perubahan dalam arah pemerintahan, fokus pada IKN tetap akan terjaga demi kemajuan Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan.
“Saya yakin Presiden memiliki visi kebangsaan yang menyeluruh. Ketiadaan penyebutan IKN dalam pidato bukan berarti IKN dilupakan, justru kami optimistis pembangunannya akan dipercepat demi keadilan pembangunan,” jelas Ayub pada Selasa (5/11/2024).
Lebih jauh, ia menyoroti komitmen pemerintah terhadap IKN terlihat dari rencana peresmian gedung Garuda dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Prabowo.
“Ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam melanjutkan IKN sebagai ibu kota negara. Ini sejalan dengan visi besar beliau melanjutkan program Presiden Jokowi,” tambahnya.
yub menekankan pentingnya dukungan masyarakat Kaltim terhadap proyek IKN, karena keberadaannya akan mendatangkan banyak manfaat bagi provinsi tersebut.
Ia berharap Kaltim dapat menghindari situasi seperti daerah di sekitar DKI Jakarta yang mengalami ketertinggalan meskipun berada di area ibu kota.
“Kami dari DPRD Kaltim akan bekerja sama dengan Pemprov Kaltim untuk memastikan konektivitas yang kuat antara Kaltim dan IKN. Dengan konektivitas yang baik, pembangunan di Kaltim bisa sejajar dan tidak tertinggal, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya,” jelasnya.
Optimisme Ayub juga didukung oleh kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, yang menurutnya akan memperkuat kesiapan SDM di Kaltim dalam menyongsong era IKN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan dalam pertemuan Kabinet Merah Putih bahwa pemerintah menargetkan pembangunan IKN rampung dalam empat tahun.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengungkapkan melalui akun media sosialnya bahwa Presiden mengarahkan Otorita IKN untuk menyelesaikan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN dalam waktu tersebut. (ADV)
