Samarinda — Persoalan kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi perhatian warga di Kota Samarinda. Selain sulit diperoleh, harga gas melon di tingkat pengecer disebut terus merangkak naik hingga jauh di atas harga normal.
Keluhan itu disampaikan salah seorang warga, Prayitno, saat mengikuti agenda tatap muka bersama Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi. Ia mengungkapkan, masyarakat kini semakin kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram dengan harga terjangkau.
“Sekarang cari yang harga Rp20 ribu saja susah. Banyak yang jual sampai Rp30 ribu,” keluh Prayitno, Selasa (26/5/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Iswandi meminta masyarakat tidak hanya mengeluh, tetapi juga aktif memberikan laporan apabila menemukan praktik distribusi yang tidak sesuai aturan, termasuk dugaan permainan harga di tingkat pangkalan.
“Kalau ada pangkalan yang menjual terlalu tinggi atau distribusinya bermasalah, catat lokasinya dan segera laporkan. Kami siap turun melakukan pengecekan,” ujar Iswandi.
Ia menilai pengawasan di lapangan kerap terkendala minimnya data dan laporan konkret dari masyarakat. Menurutnya, ketidaksesuaian antara jumlah pasokan dan distribusi masih sering terjadi.
“Kadang jatah yang seharusnya diterima tidak sesuai dengan jumlah yang datang. Kalau ada bukti dan laporan jelas, tentu lebih mudah ditindak,” katanya.
Iswandi juga menyoroti penggunaan LPG subsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Ia menyebut masih banyak pelaku usaha dengan penghasilan cukup besar yang tetap memakai gas bersubsidi, padahal aturan melarang hal tersebut.
“Usaha dengan omzet tinggi seharusnya memakai gas non-subsidi. Kalau yang tidak berhak ikut menggunakan, maka masyarakat kecil yang akhirnya kesulitan mendapatkan LPG,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Samarinda mendorong adanya pendataan kebutuhan LPG subsidi di tingkat lingkungan warga. Dengan data yang jelas, distribusi dinilai bisa lebih terkendali dan tepat sasaran.
“Misalnya dalam beberapa RT dibuat pendataan jumlah pengguna LPG 3 kilogram. Saat pasokan datang, distribusinya bisa dipusatkan agar warga tidak perlu keliling mencari,” jelasnya.
Ia mengakui masyarakat berada dalam posisi sulit. Di tengah kebutuhan sehari-hari, warga sering kali terpaksa membeli LPG dengan harga mahal demi tetap bisa memasak.
“Kalau tidak dibeli, harga tinggi mungkin tidak akan bertahan. Tapi di sisi lain masyarakat juga butuh untuk memasak setiap hari,” ucapnya.
Iswandi memastikan DPRD akan terus mendorong perbaikan sistem distribusi dan pengawasan LPG subsidi di Samarinda. Namun ia kembali menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi sebagai dasar pengawasan dan penindakan di lapangan.
